BADUNG – Dunianewsbali.com, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Pertama Tahun Sidang 2025–2026 di Ruang Sidang Utama Gosana, Kantor Sekretariat DPRD Badung, Selasa (4/11/2025).
Agenda rapat kali ini membahas penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Badung terhadap dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni Raperda tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 dan Raperda tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi Wakil Ketua I Anak Agung Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua II Made Wijaya, dan Wakil Ketua III I Made Sunarta, serta dihadiri oleh seluruh anggota dewan. Dari pihak eksekutif hadir Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wakil Bupati Bagus Alit Sucipta, jajaran Forkopimda Kabupaten Badung, pejabat OPD, dan tamu undangan lainnya.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menjelaskan bahwa kedua Raperda tersebut diajukan oleh Bupati Badung. Ia menegaskan pentingnya Raperda terkait pemberian insentif dan kemudahan investasi karena merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 serta Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 yang mengatur kewajiban pemerintah daerah untuk memberikan kepastian dan kemudahan bagi para penanam modal.
“Yang kedua ini memang sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi para investor di Badung. Regulasi tersebut juga diwajibkan dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah,” ujar Anom Gumanti.
Terkait pembahasan Raperda APBD 2026, Anom Gumanti mengapresiasi pandangan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD yang dinilai sangat konstruktif bagi arah pembangunan Badung ke depan. Ia menekankan bahwa APBD bersifat proyeksi dan asumsi, sehingga stabilitas sektor pariwisata menjadi faktor penting dalam menjaga Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“APBD itu bersifat proyeksi. Karena itu, mari bersama menjaga kondusivitas pariwisata. Secara sekala dan niskala, kita perlu berdoa agar stabilitas pariwisata Badung tetap terjaga dan berdampak positif bagi PAD kita,” imbuhnya.
Sementara itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menyampaikan apresiasinya terhadap pandangan umum yang disampaikan oleh fraksi-fraksi DPRD. Menurutnya, seluruh masukan dan saran yang diberikan akan menjadi pertimbangan penting dalam penyusunan kebijakan tata kelola pemerintahan ke depan.
“Saya mencermati semua pandangan yang disampaikan. Secara prinsip, saran-saran tersebut akan menjadi bahan pertimbangan kami dalam mengambil kebijakan strategis,” kata Adi Arnawa.
Bupati juga menyinggung program akselerasi pembangunan infrastruktur yang dilakukan melalui skema pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Ia menyebut bahwa pada tahun 2025 telah disiapkan dana sebesar Rp1,45 triliun, dan pada tahun 2026 akan dilanjutkan dengan anggaran sekitar Rp1,38 triliun.
“Langkah-langkah yang kami ambil bersama Wakil Bupati mendapatkan apresiasi dari DPRD, terutama dalam upaya mempercepat pembangunan infrastruktur di Badung,” pungkasnya. (Red/ich)
