BULELENG | Dunia News Bali – Banjir yang berulang kali melanda Desa Pancasari, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Buleleng, kini tak lagi dipandang semata sebagai akibat faktor cuaca. Sejumlah indikasi kuat mengarah pada perubahan tata aliran air yang diduga dipicu pembangunan gorong-gorong berukuran besar di kawasan Bali Handara.
Dugaan tersebut mencuat setelah salah satu pemilik lahan terdampak, Reydi Nobel, melaporkan persoalan ini ke Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Bali. Ia menuturkan, sebelum proyek saluran air tersebut dibangun, kawasan lahannya tidak pernah mengalami banjir meskipun hujan dengan intensitas tinggi.
Menurut pengakuannya, kondisi mulai berubah sejak alat berat beroperasi dan gorong-gorong dengan lebar sekitar enam meter dibangun mengarah lurus ke area lahannya. Setiap hujan deras turun, aliran air mengalir deras tanpa kendali, meluap, dan merendam lahan produktif milik warga.
Skala gorong-gorong yang jauh lebih besar dibanding drainase desa memunculkan pertanyaan serius terkait perencanaan teknis dan aspek perizinan. Infrastruktur dengan dimensi tersebut semestinya melalui kajian hidrologi, analisis dampak lingkungan, serta persetujuan dari instansi berwenang sebelum direalisasikan.
Isu ini semakin kompleks dengan munculnya dugaan kerja sama antara pengelola Bali Handara dan investor asing asal Rusia dalam pengembangan properti di kawasan hulu. Sejumlah vila disebut berdiri di area yang berdekatan dengan hutan serta jalur alami aliran air, sehingga berpotensi mengganggu fungsi kawasan resapan.
Jika dugaan tersebut terbukti, maka banjir yang terjadi di Pancasari dinilai bukan peristiwa terpisah, melainkan efek berantai dari aktivitas investasi yang mengabaikan daya dukung lingkungan. Hal ini memperkuat kekhawatiran masyarakat terhadap arah pembangunan di wilayah Bali Utara.
Dalam konteks pemerintahan desa, aktivitas pembangunan berskala besar tersebut dinilai sulit luput dari pengawasan. Kehadiran alat berat, pekerja, hingga mobilisasi material dalam jumlah besar menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana peran aparat desa—apakah sebatas mengetahui, membiarkan, atau bahkan memfasilitasi kegiatan tersebut.
Selain itu, status Hak Guna Bangunan (HGB) Bali Handara juga dinilai perlu diverifikasi ulang. Mengingat lokasinya berbatasan langsung dengan kawasan hutan lindung dan daerah tangkapan air, kejelasan batas hak secara faktual di lapangan menjadi krusial.
Pembangunan gorong-gorong tersebut dipertanyakan, apakah sepenuhnya berada dalam wilayah HGB atau justru telah melampaui batas hingga memasuki kawasan hutan. Saluran air milik pemerintah dengan lebar sekitar satu meter disebut tidak mampu menampung debit air dari gorong-gorong buatan tersebut.
Akibat limpasan air yang tidak tertampung, lahan warga tergenang dan sejumlah usaha masyarakat terdampak serius, mulai dari area glamping hingga kebun stroberi yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga setempat.
Kasus banjir Pancasari kini menjadi cerminan rapuhnya tata kelola ruang di Bali Utara ketika investasi berskala besar tidak diimbangi pengawasan ketat. Gorong-gorong Bali Handara pun disorot sebagai simbol konflik antara kepentingan bisnis dan kelestarian lingkungan.
Perhatian publik kini tertuju pada langkah aparat penegak hukum serta instansi teknis terkait. Verifikasi batas HGB, audit perizinan, dan penelusuran kerja sama dengan investor asing dinilai mendesak guna mencegah preseden buruk dalam pengelolaan lingkungan di Bali. Banjir telah menjadi peringatan. Kini, publik menanti bagaimana negara meresponsnya. (red)
