DENPASAR | Dunia News Bali – Partai Garuda menegaskan posisi politik nasionalnya dengan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem pemilihan kepala daerah di Indonesia. Partai ini menilai wacana pilkada melalui DPRD bukanlah kemunduran demokrasi, melainkan bagian dari upaya memperbaiki kualitas demokrasi dan kohesi sosial menjelang Pemilu 2029.
Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, mengatakan bahwa perdebatan mengenai pilkada langsung atau tidak langsung harus ditempatkan dalam kerangka konstitusional dan pengalaman empiris Indonesia.
“Konstitusi hanya menyatakan kepala daerah dipilih secara demokratis. Demokratis itu bisa langsung, bisa juga tidak langsung. Ini soal mekanisme, bukan soal maju atau mundur,” kata Teddy di Renon, Denpasar, Kamis (22/1/2026).
Menurut Teddy, Indonesia telah melewati dua model pilkada, yakni melalui DPRD dan pemilihan langsung oleh rakyat. Kedua pengalaman tersebut, kata dia, seharusnya menjadi dasar evaluasi kebijakan nasional.
“Indonesia sudah mencoba dua-duanya. Sekarang tugas negara adalah menilai secara jujur, mana yang memberikan manfaat lebih besar dan mana yang menimbulkan dampak sosial paling kecil,” ujarnya.
Dalam konteks politik nasional, Teddy menilai pilkada langsung telah membawa konsekuensi sosial yang serius dan perlu menjadi perhatian pembuat kebijakan.
“Partisipasi publik memang meningkat, tapi dampak sosialnya besar. Konflik horizontal terjadi di mana-mana, dari tingkat keluarga sampai lingkungan terkecil,” katanya.
Ia menyebut perpecahan sosial yang muncul akibat pilkada langsung telah menjadi fenomena nasional yang berulang dalam setiap siklus pemilihan.
“Kalau kita lihat dengan jujur, sebagian besar keretakan sosial di masyarakat beberapa tahun terakhir ini dipicu oleh pilkada langsung,” ujarnya.
Teddy menegaskan bahwa evaluasi pilkada tidak boleh berhenti pada perhitungan biaya politik, melainkan harus mempertimbangkan stabilitas sosial dan kualitas demokrasi.
“Biaya itu selalu ada. Tapi yang jauh lebih mahal adalah kerusakan sosial di masyarakat,” katanya.
Ia juga menempatkan wacana pilkada melalui DPRD dalam kerangka ideologi dan nilai kebangsaan.
“Kalau kita kembali ke Pancasila, sila keempat itu bicara soal perwakilan. Artinya, mekanisme perwakilan melalui DPRD juga memiliki legitimasi ideologis,” ujarnya.
Menjelang Pemilu 2029, Teddy menyatakan Partai Garuda konsisten mendorong penguatan partai politik dan pendidikan politik masyarakat, khususnya generasi muda.
“Partai politik harus menjadi ruang pendidikan politik. Anak muda tidak boleh hanya jadi penyumbang suara, tapi harus terlibat langsung dalam pengambilan keputusan,” katanya.
Menurutnya, seluruh kebijakan publik yang dirasakan masyarakat hari ini merupakan hasil keputusan politik, sehingga sikap apatis justru akan merugikan generasi muda itu sendiri.
“Kalau anak muda tidak masuk ke politik, maka mereka hanya akan menerima dampak dari keputusan yang dibuat orang lain,” ujarnya.
Teddy juga menegaskan bahwa sikap Partai Garuda terkait pilkada tidak langsung bukanlah respons sesaat terhadap dinamika politik terbaru. Ia menyebut partainya telah menyampaikan sikap tersebut sejak beberapa tahun lalu.
“Ini bukan gagasan baru. Kami sudah menyampaikan ini sejak tiga sampai empat tahun lalu. Jadi kalau sekarang ada yang mengklaim ini ide baru, silakan dicek rekam jejaknya,” katanya.
Ia menambahkan, Partai Garuda akan terus mendorong diskursus terbuka di tingkat nasional terkait reformasi sistem pilkada, dengan tujuan memperkuat demokrasi, menjaga persatuan sosial, dan meningkatkan kualitas kepemimpinan daerah.
“Yang kami dorong bukan kepentingan partai, tapi kepentingan bangsa ke depan,” pungkas Teddy. (Brv)
