BADUNG | Dunia News Bali – Teguran Presiden Prabowo Subianto terkait persoalan sampah di kawasan pesisir Bali, khususnya di Kabupaten Badung, dimaknai sebagai pengingat sekaligus pemacu semangat untuk terus berbenah. Teguran tersebut dinilai bukan sebagai bentuk kritik atas kelalaian pemerintah daerah, melainkan dorongan agar respons penanganan semakin cepat dan efektif.
Ketua Komisi III DPRD Badung, I Made Ponda Wirawan, menegaskan bahwa selama ini Pemkab Badung telah melakukan berbagai langkah konkret dalam menangani persoalan sampah kiriman di pantai. Hal tersebut disampaikannya saat ditemui di Kantor DPRD Badung, Rabu (4/2).
Politisi PDI Perjuangan itu menilai arahan Presiden dalam Rapat Koordinasi Nasional Pemerintah Pusat dan Daerah Tahun 2026 sebagai bentuk penyemangat bagi seluruh jajaran. Di lapangan, perangkat daerah seperti DLHK dan PUPR terus berjibaku membersihkan sampah, terutama saat musim angin barat.
“Petugas kebersihan selalu siaga. Selain tenaga manusia, pemerintah juga mengerahkan alat berat untuk mempercepat pembersihan,” ujarnya.
Ia juga menekankan bahwa penanganan sampah bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Berbagai elemen masyarakat, mulai dari TNI, Polri, pelaku pariwisata, organisasi kemasyarakatan, hingga LSM, kerap terlibat langsung dalam kegiatan gotong royong membersihkan pantai.
“Partisipasi ini sudah berjalan sejak lama, bukan hanya ketika ada teguran dari Presiden,” tambahnya.
Dari sisi dukungan anggaran, pemerintah daerah bersama DPRD juga telah mengalokasikan dana yang cukup besar untuk penanganan sampah. Bahkan, dalam evaluasi APBD 2026, tambahan anggaran kembali diberikan kepada DLHK guna memperkuat upaya pengelolaan lingkungan.
Menurut Ponda Wirawan, fenomena sampah di pesisir selatan Bali memang erat kaitannya dengan musim angin barat. Arus laut membawa berbagai jenis sampah, mulai dari plastik, ranting, hingga kayu berukuran besar, yang kemudian terdampar di pantai-pantai wilayah Badung.
Ia juga mengungkapkan bahwa tidak seluruh sampah tersebut berasal dari wilayah Bali. Sebagian di antaranya merupakan sampah kiriman dari luar daerah yang terbawa arus laut. Karena itu, penanganan persoalan ini membutuhkan pendekatan yang lebih menyeluruh.
Ke depan, pihaknya berharap ada sinergi yang lebih kuat antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat dalam menangani persoalan sampah laut.
“Pariwisata bukan hanya milik Bali atau Badung, tetapi wajah Indonesia di mata dunia. Karena itu, peran pemerintah pusat sangat dibutuhkan,” pungkasnya. (red)
