BADUNG | Dunia News Bali – Komisi II DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (raker) untuk membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung di Ruang Rapat Gosana III, Kantor Sekretariat DPRD Badung, Kamis (9/4/2026).
Raker tersebut dipimpin Ketua Komisi II DPRD Badung I Made Sada, didampingi Sekretaris Komisi II I Wayan Edy Sanjaya, serta anggota lainnya yakni I Made Sudira, I Made Suparta, I Wayan Sukses, I Nyoman Artawa, dan Ida Bagus Gede Putra Manubawa.
Dalam pembahasan itu, Komisi II turut menghadirkan empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim), Dinas Pariwisata, serta Dinas Perhubungan Kabupaten Badung.
Ketua Komisi II I Made Sada mengungkapkan, capaian program dalam LKPJ Bupati Badung Tahun 2025 belum sepenuhnya memenuhi target. Hal tersebut dipengaruhi oleh kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak pada pelaksanaan sejumlah program.
Meski demikian, pihaknya menekankan agar OPD tetap memprioritaskan penanganan isu-isu krusial yang menjadi perhatian publik, seperti kemacetan, banjir, dan persoalan sampah yang dinilai sangat sensitif.
Terkait penanganan banjir, Sada menyebut Dinas PUPR telah menjalankan sejumlah langkah, termasuk normalisasi sungai dan perbaikan senderan. Program tersebut diharapkan dapat dioptimalkan pada tahun 2026.
Di sektor pariwisata, persoalan sampah menjadi perhatian serius. DPRD tidak menginginkan citra pariwisata Badung terganggu hingga memicu peringatan perjalanan (travel warning) dari negara lain. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), serta Dinas PUPR untuk mengatasi masalah tersebut secara terpadu.
Sada menambahkan, pemerintah juga tengah menyiapkan pembangunan fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) dari pemerintah pusat. Namun, proyek ini diperkirakan membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun, sehingga diperlukan solusi jangka pendek dalam penanganan sampah.
Ia juga mengingatkan agar capaian Bali sebagai destinasi wisata terbaik dunia tidak membuat pemerintah daerah lengah. Upaya promosi pariwisata harus tetap digencarkan, bahkan tidak boleh terdampak kebijakan efisiensi.
Menurutnya, promosi secara langsung (face to face) masih menjadi strategi efektif untuk menjangkau pasar sekaligus mengklarifikasi isu-isu negatif terkait kondisi daerah, seperti kemacetan, banjir, dan sampah.
Untuk itu, Komisi II berencana melakukan langkah strategis melalui koordinasi dengan pemerintah pusat agar promosi pariwisata tetap dapat berjalan, termasuk memastikan dukungan anggaran sesuai kebijakan yang berlaku.
Sementara itu, pada sektor perumahan, DPRD menyoroti program bedah rumah yang hingga kini masih menyisakan sekitar 1.200 usulan yang belum terealisasi. Komisi II mendorong agar program tersebut dapat dituntaskan pada tahun 2026.
Sada menegaskan, sebagai daerah dengan ketergantungan tinggi pada sektor pariwisata dan pendapatan asli daerah (PAD) terbesar di Bali, Badung harus menjaga kualitas lingkungan, termasuk menghindari munculnya kawasan kumuh.
Ia juga menekankan pentingnya penegakan regulasi secara tegas terhadap pembangunan yang tidak tertata, guna mencegah munculnya kawasan permukiman tidak layak huni, terutama di wilayah perkotaan.
“Permasalahan krusial ini harus segera ditangani secara tuntas. Kami tidak ingin muncul kawasan kumuh, apalagi jika bukan dihuni warga Badung. Penegakan aturan harus dilakukan secara konsisten,” tegasnya. (red)
