DENPASAR | Dunia News Bali – Krisis bahan bakar minyak (BBM) di Bali memasuki hari ketiga pada Rabu (14/10/2026). Antrean kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) semakin panjang, bahkan meluber hingga ke gang-gang permukiman warga dengan panjang antrean mencapai lebih dari dua kilometer.
Kondisi ini tidak hanya menyita waktu masyarakat, tetapi juga memicu kemacetan dan berpotensi menghambat akses keluar-masuk lingkungan tempat tinggal warga. Gangguan distribusi BBM yang belum sepenuhnya pulih pun kian berdampak terhadap aktivitas sehari-hari masyarakat di Pulau Dewata.
Pantauan pada Rabu sekitar pukul 05.00 WITA menunjukkan antrean kendaraan masih terjadi di sejumlah SPBU di Denpasar, antara lain kawasan Gatot Subroto Tengah, Ubung, Ahmad Yani Utara, Gatot Subroto Timur, hingga Tohpati.
Situasi serupa terlihat di beberapa wilayah Kabupaten Badung, Tabanan, dan Gianyar. SPBU di kawasan Sakah Batuan, Ketewel, Sanding Tampaksiring, serta Lebih juga dipadati kendaraan yang berusaha mendapatkan pasokan bahan bakar.
Panjangnya antrean membuat pengendara harus menghabiskan waktu berjam-jam sebelum bisa mengisi BBM. Dampaknya semakin terasa ketika barisan kendaraan meluas dari jalan raya hingga memasuki jalan lingkungan dan gang permukiman, sehingga mengganggu mobilitas warga.
Kemacetan akibat antrean BBM juga terjadi pada Selasa (13/10/2026) malam sekitar pukul 21.00 WITA. Di perempatan Jalan Marlboro dan Teuku Umar Barat, Denpasar, antrean kendaraan roda dua dan roda empat di dua SPBU di sekitar lokasi membuat arus lalu lintas semakin semrawut.
Meluasnya persoalan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan pemerintah dan instansi terkait dalam mengantisipasi gangguan pasokan serta memastikan distribusi BBM berjalan lancar.
Pengusaha sekaligus politisi, Ir. A.A. Susruta Ngurah Putra, menilai penanganan persoalan BBM seharusnya dilakukan melalui langkah antisipatif dan koordinasi yang efektif. Menurutnya, pejabat serta instansi terkait perlu hadir langsung di lapangan untuk memastikan persoalan segera ditangani.
“Ketika BBM sudah langka dan masyarakat mulai kesulitan, barulah banyak pejabat sibuk muncul ke hadapan publik, seolah-olah menjadi pahlawan yang menyelamatkan keadaan,” kata Gung Susruta Putra saat dikonfirmasi di Denpasar, Rabu (14/10/2026).
Ia mempertanyakan efektivitas koordinasi antarlembaga dalam menjaga ketersediaan BBM, sehingga gangguan distribusi tidak berkembang menjadi persoalan yang berdampak luas terhadap masyarakat.
“Beliau-beliau itu harus turun dan berada di lapangan,” tegasnya.
Gung Susruta Putra juga menyoroti pentingnya koordinasi lintas instansi sebagai bagian dari upaya mencegah terjadinya kelangkaan dan mengurangi dampak yang ditimbulkan.
“Di mana fungsi koordinasi antar lembaga agar persoalan seperti ini tidak sampai terjadi,” ujarnya.
Menurutnya, penyelesaian krisis tidak cukup hanya dengan menyampaikan pernyataan kepada masyarakat. Pemerintah bersama instansi terkait harus bergerak konkret untuk mengidentifikasi hambatan distribusi, mempercepat penyaluran pasokan, serta mengurai antrean yang mengganggu aktivitas warga.
“Jangan sampai yang paling sibuk justru mereka yang seharusnya paling awal mengantisipasi,” tegasnya.
Ia berharap pemerintah segera mengambil langkah nyata untuk memulihkan distribusi BBM di Bali. Selain menjamin ketersediaan pasokan, penanganan kemacetan juga perlu menjadi perhatian agar masyarakat tidak terus menanggung dampak dari persoalan tersebut.
“Rakyat butuh solusi, bukan sekadar sensasi,” tutupnya.
Desakan percepatan distribusi BBM juga disampaikan Anggota Komisi III DPR RI, I Nyoman Parta. Ia meminta Pertamina bergerak lebih cepat dalam menangani persoalan pasokan yang telah mengganggu aktivitas masyarakat di Bali.
Sebagai langkah sementara untuk mengurangi mobilitas, Parta mengusulkan agar pemerintah mempertimbangkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN). Ia juga mendorong penerapan pembelajaran daring bagi sekolah dan kampus selama beberapa hari.
“Pertamina harus lebih gercep lagi, jangan bilang siap siap, tapi omon-omon,” tegas Nyoman Parta.
Selain itu, ia meminta Kepolisian Daerah (Polda) Bali mengawal distribusi BBM dari depo menuju SPBU. Pengawalan tersebut diharapkan dapat mempercepat pengiriman pasokan sekaligus meminimalkan hambatan lalu lintas selama proses distribusi berlangsung.
Sebelumnya, Direktur Utama PT Pertamina (Persero), Simon Aloysius Mantiri, telah menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Bali atas antrean panjang yang terjadi dalam beberapa hari terakhir.
Simon menjelaskan, keterlambatan pasokan salah satunya disebabkan kendala pada jangkar kapal saat proses pembongkaran kargo. Kondisi tersebut mengakibatkan jadwal yang semula direncanakan sekitar pukul 06.30 WITA bergeser hingga sekitar pukul 22.00 WITA.
Hingga Rabu pagi, antrean kendaraan masih terlihat di sejumlah SPBU di Bali. Meluasnya antrean hingga ke gang permukiman menjadi gambaran besarnya dampak gangguan pasokan BBM terhadap kehidupan masyarakat.
Percepatan distribusi, penguatan koordinasi antarlembaga, serta penanganan kemacetan kini menjadi langkah mendesak agar kebutuhan BBM masyarakat kembali terpenuhi dan aktivitas warga tidak terus terganggu. (dnb13)