BADUNG | Dunia News Bali – Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Badung, I Nyoman Graha Wicaksana, mendukung penerapan kebijakan Work From Home (WFH) dan pembelajaran daring atau Work From Study (WFS) selama tiga hari, pada 15–17 Oktober 2026. Kebijakan tersebut dinilai dapat membantu mengurangi mobilitas masyarakat di tengah persoalan pasokan bahan bakar minyak (BBM) di Bali.
Graha Wicaksana menilai pengurangan aktivitas perjalanan menjadi salah satu langkah untuk menekan antrean kendaraan di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU), sekaligus membantu mengurai kemacetan yang terjadi di sejumlah wilayah, terutama Kabupaten Badung.
Menurutnya, kebijakan tersebut dapat memberikan ruang bagi pemerintah dan pihak terkait untuk mempercepat penanganan distribusi BBM, sembari mengurangi beban masyarakat yang harus menghabiskan waktu berjam-jam dalam antrean.
Pemerintah Provinsi Bali sebelumnya menerbitkan Surat Edaran Nomor B.39.000.8/48412/TLK/B.ORG tertanggal 14 Oktober 2026 mengenai penerapan WFH selama tiga hari. Kebijakan ini diberlakukan untuk mendukung kelancaran distribusi BBM oleh Pertamina.
Ketentuan tersebut mencakup instansi pemerintah, badan usaha milik negara (BUMN), badan usaha milik daerah (BUMD), serta sekolah dan perguruan tinggi yang melaksanakan pembelajaran secara daring. Namun, pegawai yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat, menangani layanan darurat, dan menjalankan tugas keamanan dikecualikan dari kebijakan tersebut.
Sebagai tindak lanjut, Pemerintah Kabupaten Badung melalui Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) menerbitkan Surat Edaran Nomor 400.3.1/3151/Disdikpora tentang penyesuaian pembelajaran pada 15–17 Oktober 2026.
Melalui ketentuan itu, siswa mengikuti kegiatan belajar mengajar secara daring. Guru tetap memberikan tugas melalui platform pembelajaran yang tersedia sesuai jadwal mata pelajaran di masing-masing kelas.
Graha Wicaksana mengatakan, kebijakan WFH dan WFS merupakan upaya untuk mengurangi aktivitas masyarakat yang tidak mendesak ketika persoalan pasokan BBM masih berdampak pada kehidupan sehari-hari.
“Saya sepakat atas kebijakan pemerintah untuk memberlakukan Work From Home ataupun Work From Study untuk mengatasi permasalahan distribusi BBM ini, minimal untuk mengurangi antrean dan mobilitas masyarakat,” kata Graha Wicaksana saat ditemui di Kabupaten Badung, Kamis (15/10/2026).
Politisi dari daerah pemilihan (Dapil) Kuta tersebut mengaku turut merasakan dampak antrean BBM yang hingga kini belum mereda. Bahkan, antrean kendaraan di sejumlah SPBU disebut semakin panjang dan turut memengaruhi kelancaran lalu lintas.
Ia berharap penerapan WFH dan pembelajaran daring dapat membantu masyarakat menghemat waktu, tenaga, serta biaya transportasi. Selain itu, pengurangan mobilitas diharapkan dapat menekan jumlah kendaraan yang mengantre di SPBU.
“Melalui Work From Home (WFH) dan Work From Study (WFS) ini dapat menghemat waktu, tenaga dan pengeluaran, serta memangkas masyarakat untuk melakukan antrean di SPBU-SPBU,” ujarnya.
Meski mendukung kebijakan tersebut, Graha Wicaksana menegaskan bahwa pengurangan mobilitas masyarakat perlu dibarengi dengan langkah konkret untuk memulihkan distribusi BBM. Menurutnya, kebijakan WFH dan WFS tidak dapat menjadi satu-satunya solusi apabila pasokan ke SPBU belum kembali optimal.
Ia pun berharap PT Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinusra segera mengoptimalkan penyaluran BBM ke seluruh SPBU agar kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dan antrean kendaraan tidak lagi menghambat arus lalu lintas.
“Untuk jangka panjang, dapat segera terealisasi distribusi BBM yang semakin meningkat dan tidak kembali terjadi kemacetan serta antrean panjang di SPBU-SPBU, sehingga masyarakat dapat beraktivitas kembali normal atau pulih,” harapnya.
Graha Wicaksana berharap pasokan BBM di Bali segera kembali normal. Dengan demikian, mobilitas masyarakat, kegiatan perekonomian, serta aktivitas pariwisata, khususnya di Kabupaten Badung, dapat berangsur pulih dan berjalan seperti sediakala. (dnb13)