UMP Bali 2027 Naik 42,15 Persen, Koster Tetapkan Rp4,55 Juta

DENPASAR | Dunia News Bali – Kabar baik bagi kalangan pekerja di Bali. Gubernur Bali Wayan Koster resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Bali Tahun 2027 sebesar Rp4.559.287 per bulan. Kebijakan tersebut mencatat kenaikan sebesar 42,15 persen dibandingkan UMP 2026 yang berada pada angka Rp3.207.459.

Penetapan UMP tersebut tertuang dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor 995/03-M/HK/2026 tentang Upah Minimum Provinsi dan Upah Minimum Sektoral Provinsi Bali Tahun 2027. Keputusan itu ditetapkan pada Jumat (20/11/2026), bertepatan dengan peringatan Hari Puputan Margarana ke-80.

Selain UMP, Pemerintah Provinsi Bali juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP) 2027 untuk sektor hotel berbintang sebesar Rp4.644.907 per bulan. Nominal tersebut lebih tinggi Rp85.620 dibandingkan UMP Bali 2027.

Seluruh ketentuan pengupahan tersebut mulai diberlakukan pada 1 Januari 2027.

Dalam keterangannya, Koster menjelaskan bahwa penetapan upah minimum dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali, serta aspirasi yang disampaikan organisasi pekerja.

Salah satu dasar pertimbangannya adalah Berita Acara Dewan Pengupahan Provinsi Bali Nomor 001/DPP-Bali/XI/2026 tertanggal 18 November 2026 mengenai rekomendasi penetapan UMP dan UMSP Bali Tahun 2027.

Baca juga:  Haluan Pembangunan Bali 2025–2125 Resmi Dimulai, Koster Tegaskan “Satu Pulau, Satu Pola, Satu Tata Kelola”

Pemerintah juga mengakomodasi masukan Federasi Serikat Pekerja Mandiri (FSPM) Regional Bali dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Provinsi Bali dalam pertemuan pada 21 Oktober dan 20 November 2026.

Dalam rangkaian pertemuan tersebut, kalangan pekerja menyampaikan aspirasi agar penetapan upah minimum tidak hanya mengacu pada formula pengupahan, tetapi juga mempertimbangkan Kebutuhan Hidup Layak (KHL).

Berdasarkan hasil perhitungan, nilai KHL Bali untuk 2027 mencapai Rp5.604.481 per bulan. Sementara itu, rekomendasi Dewan Pengupahan yang disampaikan kepada gubernur mengarah pada besaran UMP Rp4.559.287.

Setelah mempertimbangkan berbagai masukan tersebut, Koster akhirnya menetapkan UMP sesuai rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi Bali.

Kenaikan UMP Bali 2027 menjadi Rp4,55 juta dinilai sebagai langkah untuk memperbaiki tingkat kesejahteraan pekerja di Pulau Dewata.

Dengan nominal tersebut, UMP Bali kini telah mencapai 81,35 persen dari nilai KHL 2027. Angka ini meningkat dibandingkan kondisi tahun 2026, ketika UMP sebesar Rp3.207.459 hanya setara dengan 61,54 persen dari KHL yang mencapai Rp5.253.107.

Meski mengalami peningkatan signifikan, nominal UMP Bali 2027 masih terpaut Rp1.045.194 dari nilai KHL.

Baca juga:  Publik Anti Judol Minta Polisi Periksa Direktur Bank yang Diduga Bekingi Judi Online

Peningkatan rasio tersebut menunjukkan adanya perbaikan dalam pemenuhan kebutuhan hidup pekerja melalui kebijakan pengupahan yang ditetapkan pemerintah daerah.

Koster berharap kebijakan kenaikan UMP ini memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat, terutama kalangan pekerja.

Manfaat kebijakan tersebut juga diharapkan dapat dirasakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK), termasuk PPPK paruh waktu di lingkungan pemerintah daerah, serta pekerja di sektor usaha pariwisata.

Peningkatan pendapatan pekerja diharapkan turut memperkuat daya beli masyarakat terhadap berbagai kebutuhan konsumsi sehari-hari. Dengan demikian, perputaran ekonomi daerah juga berpotensi semakin meningkat.

Menurut Koster, peningkatan kesejahteraan pekerja bukan semata-mata menyangkut persoalan ekonomi, tetapi juga berkaitan dengan kebahagiaan dan kualitas kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Karena itu, kebijakan pengupahan tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat Bali secara Niskala-Sakala.

Berita Terpopular

Scroll to Top