BALI – Dunianewsbali.com, Akhir pekan ini, publik diramaikan oleh pemberitaan seputar kasus judi online, khususnya terkait isi surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum terhadap empat terdakwa yang telah dibacakan dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu, 14 Mei 2025.
Beberapa media baru mempublikasikan detailnya sejak Jumat lalu, salah satunya mengenai alokasi dugaan sogokan kepada Menkominfo RI saat itu, Budi Arie Setiadi, yang kini menjabat sebagai Menteri Koperasi dan UKM. Hanya karena namanya disebut dalam dakwaan, Budi Arie langsung dijadikan fokus utama dalam pemberitaan, bahkan dibingkai secara negatif.
Saya menegaskan, jangan sampai pemberitaan ini dijadikan alat untuk membangun framing jahat atau menumbuhkan persepsi keliru bahwa Budi Arie terlibat dalam penerimaan uang haram dari judi online. Justru selama menjabat sebagai Menkominfo, Budi Arie dikenal sebagai tokoh yang berada di garda depan dalam upaya pemberantasan judi online.
Dalam surat dakwaan yang beredar dan dimuat di sejumlah media, memang disebutkan bahwa para terdakwa sepakat mengalokasikan dana sogokan dengan komposisi tertentu, termasuk menyebut nama Budi Arie. Namun, penting digarisbawahi: tidak ada pernyataan dalam dakwaan yang menyebut Budi Arie mengetahui, menyetujui, apalagi menerima dana tersebut. Bahkan, saat dimintai keterangan oleh penyidik Polri, Budi Arie menegaskan tidak tahu-menahu soal rencana ataupun pembagian dana haram tersebut.
Perlu diingat, framing jahat kerap dibangun dari potongan informasi yang tidak utuh, ditambah dengan narasi insinuatif dan dikaitkan dengan hal-hal yang tak relevan. Ini bertujuan menggiring opini publik agar mengikuti kehendak pihak tertentu, bukan untuk mencari kebenaran.
Oleh karena itu, keutuhan informasi sangat penting dalam memahami suatu persoalan. Saya menyampaikan penjelasan ini agar masyarakat mendapatkan gambaran yang utuh dan tidak terjebak dalam narasi yang menyesatkan.
Sudahi upaya mendiskreditkan pribadi melalui asumsi dan dugaan yang tidak berdasar. Stop narasi sesat terhadap Budi Arie Setiadi maupun siapa pun. Kegaduhan akibat pembelokan fakta hanya akan menyesatkan masyarakat, menjauhkan kita dari kebenaran dan keadilan.
Proses hukum masih berlangsung secara terbuka di pengadilan. Masyarakat dapat mengakses informasi dari sumber yang kredibel, termasuk penjelasan resmi penegak hukum melalui media yang menjunjung tinggi objektivitas dan independensi.
“Mari kita jaga integritas informasi dan hentikan upaya pembunuhan karakter melalui framing yang jahat. Terima kasih,” tegasnya. (Ich)
