BADUNG | Dunia News Bali – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Badung, I Made Wijaya, mendorong penerapan pembelajaran daring selama satu hingga tiga hari ke depan sebagai langkah untuk mengurangi kepadatan lalu lintas di tengah belum normalnya distribusi bahan bakar minyak (BBM) di Bali.
Menurut Made Wijaya, pembelajaran daring dapat menjadi solusi sementara untuk menekan mobilitas kendaraan, mengurangi kemacetan, sekaligus meringankan beban orang tua yang harus mengantar dan menjemput anak di tengah antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).
Usulan tersebut disampaikan Made Wijaya saat dikonfirmasi awak media di Kabupaten Badung, Rabu (14/10/2026). Ia menilai penyesuaian kegiatan belajar mengajar perlu segera dilakukan agar situasi yang terjadi tidak semakin membebani masyarakat.
Ia pun meminta Dinas Pendidikan Provinsi Bali bersama dinas pendidikan kabupaten/kota segera mengambil kebijakan yang sesuai dengan kondisi darurat distribusi BBM saat ini.
“Harusnya mengambil kebijakan daring, karena ini untuk membantu mengatasi kesemrawutan agar tidak menambah beban orang tua siswa saat menjemput anak. Mereka juga membutuhkan BBM,” kata Made Wijaya.
Ia menjelaskan, apabila pembelajaran tetap dilaksanakan secara tatap muka seperti biasa, orang tua berpotensi menghadapi kesulitan saat mengantar maupun menjemput anak. Antrean BBM dan kepadatan kendaraan di jalan dapat menyebabkan keterlambatan, sementara kebutuhan bahan bakar untuk aktivitas sehari-hari tetap harus dipenuhi.
Made Wijaya menilai pola pembelajaran daring bukan hal baru bagi dunia pendidikan. Pengalaman selama pandemi menunjukkan bahwa sistem tersebut dapat diterapkan sebagai alternatif ketika keadaan membutuhkan pembatasan mobilitas masyarakat.
“ Itu sama seperti di saat pandemi, kita bisa kok daring. Kan itu ada salah satu solusi untuk mengurangi kemacetan,” ujarnya.
Selain mengusulkan pembelajaran daring, Made Wijaya menyatakan dukungannya terhadap kebijakan Gubernur Bali Wayan Koster yang memberlakukan sistem bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) selama tiga hari, yakni pada 15–17 Oktober 2026. Kebijakan tersebut diambil menyusul distribusi BBM di Bali yang belum kembali normal.
Sebagai bagian dari fungsi pengawasan DPRD, ia berpandangan bahwa pemerintah perlu bergerak cepat mengambil langkah konkret untuk mengurangi aktivitas kendaraan yang masih bisa diminimalkan. Penyesuaian sementara terhadap kegiatan perkantoran dan pendidikan diharapkan dapat membantu mengurai kemacetan selama proses distribusi BBM masih mengalami gangguan.
Made Wijaya juga menyoroti keterbatasan tenaga operasional SPBU. Menurutnya, tidak semua fasilitas pengisian BBM dapat terus beroperasi selama 24 jam tanpa henti karena operasionalnya tetap bergantung pada ketersediaan tenaga kerja.
Di tengah kondisi tersebut, ia mengingatkan pentingnya pengawasan terhadap potensi penimbunan BBM. Ia khawatir antrean panjang dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan pribadi maupun politik yang berpotensi memicu gangguan keamanan.
“Kalau ditumpangi oleh masyarakat yang menimbun-nimbun ini kan bahaya. Apalagi dimasuki oleh politis lagi, berbahaya. Sedang berisi minyak ikut antre, misalnya 100 orang atau 200 orang, bisa saja terjadi sesuatu yang membuat ricuh di lapangan,” ungkapnya.
Karena itu, ia menekankan perlunya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya Kementerian Pendidikan serta Dinas Pendidikan Provinsi Bali dan dinas pendidikan kabupaten/kota. Menurutnya, penyesuaian sistem pembelajaran perlu segera diputuskan agar tidak menambah kepadatan lalu lintas dan beban masyarakat.
Ia juga mengungkapkan bahwa sebagian besar orang tua masih menggunakan sepeda motor untuk mengantar dan menjemput anak ke sekolah. Mobilitas tersebut dinilai turut menambah jumlah kendaraan yang beraktivitas di jalan, terutama ketika antrean BBM masih terjadi di berbagai wilayah Bali.
“Orang tua kan mengantar dan menjemput anak, rata-rata hampir 90 persen menggunakan motor. Jadi, solusi tepat sekolah daring,” tegas Made Wijaya.
Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster meminta seluruh satuan pendidikan negeri maupun swasta melaksanakan pembelajaran secara daring pada 15–17 Oktober 2026. Pelaksanaan kebijakan tersebut tetap harus memperhatikan efektivitas kegiatan belajar mengajar.
Selain sektor pendidikan, penyesuaian sistem kerja melalui WFH diharapkan mendukung percepatan distribusi BBM tanpa mengganggu administrasi pemerintahan, pencapaian target kinerja, maupun keberlangsungan pelayanan publik.
Pemerintah berharap koordinasi dengan Pertamina, dukungan TNI-Polri, serta keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dapat mempercepat normalisasi penyaluran BBM. Dengan demikian, antrean kendaraan di SPBU diharapkan segera terurai dan aktivitas masyarakat di Bali dapat kembali berjalan normal. (dnb13)