DENPASAR — Dunianewsbali.com, Bank BPD Bali resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pembiayaan (PKP) Program Kredit Industri Padat Karya (KIPK) dengan Kementerian Perindustrian Republik Indonesia. Penandatanganan berlangsung di Kantor Pusat Bank BPD Bali, Selasa (26/8), dan menandai peran Bank BPD Bali sebagai salah satu bank pionir penyalur skema subsidi bunga bagi industri padat karya.
Direktur Utama Bank BPD Bali, I Nyoman Sudharma, menyampaikan bahwa hingga saat ini penyaluran kredit perseroan tetap difokuskan pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Kebijakan tersebut sejalan dengan arah pembangunan ekonomi Bali yang menitikberatkan transformasi ekonomi melalui enam sektor prioritas.
“Komposisi kredit UMKM Bank BPD Bali saat ini berada di atas 50 persen. Ini sejalan dengan visi dan misi kami yang berfokus pada UMKM, sekaligus tindak lanjut kepercayaan pemerintah kepada Bank BPD Bali sebagai katalisator transformasi ekonomi Bali yang diluncurkan Presiden pada 2021,” ujar Sudharma.
Ia menjelaskan, transformasi ekonomi Bali yang dikenal dengan Ekonomi Kerthi Bali menempatkan UMKM, sektor industri, ekonomi kreatif, serta pariwisata sebagai pilar utama. Dalam kerangka tersebut, Bank BPD Bali telah menyusun rencana korporasi jangka menengah 2026–2030 dengan penekanan pada optimalisasi pembiayaan UMKM dan sektor industri.
Menurut Sudharma, pertumbuhan ekonomi Bali yang ditopang sektor pariwisata hingga triwulan II 2025 telah melampaui rata-rata nasional, dengan capaian mendekati 5,9 persen. Kondisi ini dinilai sebagai peluang strategis bagi Bank BPD Bali untuk memperluas pembiayaan, termasuk pada sektor industri padat karya.
“Kami optimistis meski jumlah industri padat karya di Bali tidak banyak, pembiayaan ini tetap mampu mendorong penciptaan lapangan kerja dan meningkatkan efisiensi usaha,” ujarnya. Bank BPD Bali sendiri mencatat pertumbuhan kredit di atas 9 persen hingga Juni 2025, lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional yang berada di angka 7,03 persen.
Sementara itu, Direktur Jenderal Ketahanan, Perwilayahan, dan Akses Industri Internasional Kementerian Perindustrian RI, Tri Supondy, menjelaskan bahwa Program KIPK dirancang untuk mendukung enam sektor industri strategis, yakni industri makanan dan minuman, tekstil dan pakaian jadi, kulit dan barang kulit, alas kaki, mainan anak, serta furnitur.
“Pembiayaan ini ditujukan untuk pembelian mesin dan atau peralatan produksi, serta modal kerja bagi pelaku industri,” kata Tri.
Ia menambahkan, Bank BPD Bali menjadi bank pertama yang ditetapkan sebagai penyalur Program KIPK bersama 11 lembaga lainnya. Menteri Perindustrian juga dijadwalkan akan berkunjung ke Bali pada 8 September mendatang untuk melihat langsung implementasi dan manfaat program tersebut.
“Kami berharap Bank BPD Bali dapat mengoptimalkan perannya sesuai plafon yang telah ditetapkan pemerintah. Ke depan, kami sangat terbuka untuk koordinasi dan perbaikan agar program Kredit Industri Padat Karya ini berjalan semakin optimal,” pungkas Tri. (red/tim)
