BADUNG — Dunianewsbali.com, Pemerintah melalui Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman resmi meluncurkan Program Kredit Program Perumahan (KPP) pada 21 Oktober 2025. Program ini ditujukan untuk memperluas akses pembiayaan rumah layak dan terjangkau bagi masyarakat, sekaligus mendorong penguatan usaha kecil melalui pembiayaan pembelian, pembangunan, hingga renovasi tempat usaha.
Sebagai tindak lanjut, pemerintah menggelar Sosialisasi KPP pada Selasa (25/11/2025) di Auditorium Widya Sabha Universitas Udayana. Kegiatan ini dihadiri Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait, bersama 20 calon penerima manfaat dari wilayah Denpasar, Badung, dan Buleleng.
Dalam sambutannya, Menteri Maruarar menekankan masih tingginya jumlah rumah tidak layak huni di Bali yang membutuhkan penanganan segera. Ia menyampaikan komitmen pemerintah untuk mempercepat perbaikan kualitas hunian melalui peningkatan anggaran hingga 100 persen pada tahun mendatang. Di Kota Denpasar, sekitar 100 unit rumah ditargetkan rampung direnovasi dalam empat bulan sebagai langkah penghapusan kawasan kumuh.
Menurutnya, Program KPP tidak hanya bertujuan memastikan masyarakat memiliki hunian yang layak, tetapi juga memutus ketergantungan pada praktik rentenir melalui akses kredit yang cepat, mudah, dan terjangkau.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menyampaikan bahwa kebutuhan rumah layak huni di Bali masih mencapai sekitar 32 ribu unit, dengan sebaran terbesar berada di tingkat kabupaten dan kota. Ia berharap dukungan pemerintah pusat terus diperkuat agar program perumahan berjalan progresif di Bali.
Dalam skema penyaluran KPP, Bank BPD Bali ditunjuk sebagai salah satu bank pelaksana. Direktur Utama BPD Bali I Nyoman Sudharma menilai KPP akan memberikan efek pengganda signifikan bagi perekonomian daerah, dengan potensi dampak pada hampir 110 sektor ekonomi. Pada 2025, target penyaluran KPP ditetapkan sebesar Rp11,5 miliar dan direncanakan meningkat pada tahun berikutnya.
Selain KPP, BPD Bali juga mencatat kinerja positif penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga 30 Oktober 2025 dengan total realisasi Rp1,58 triliun kepada 7.920 pelaku UMKM. Penyerapan terbesar, yakni 60,97 persen, berada pada sektor produktif seperti pertanian, industri pengolahan, dan perikanan.
Rincian penyaluran KUR tersebut meliputi KUR Mikro sebesar Rp300 miliar atau 100 persen dari kuota, KUR Ultra Mikro (Sumi) Rp520 juta, serta KUR Kecil Rp1,21 triliun. Di luar itu, BPD Bali juga menyalurkan Kredit Usaha Alsintan (KUA) sebesar Rp8,29 miliar dan Kredit Industri Padat Karya (KIPK) senilai Rp3,3 miliar sebagai dukungan bagi sektor riil dan penciptaan lapangan kerja.
Kegiatan sosialisasi ini turut dihadiri Kepala Staf Kepresidenan Muhammad Qodari, Direktur Jenderal Perumahan dan Perkotaan Sri Haryati, serta Komisioner BP Tapera Heru Pudyo Nugroho.
Untuk informasi lebih lanjut mengenai Kredit Program Perumahan (KPP) Bank BPD Bali, masyarakat dapat mengakses situs resmi bpdbali.co.id melalui menu Pinjaman → Kredit Program → Kredit Program Perumahan (KPP) atau menghubungi BPD Bali Call 1500844. Bank BPD Bali berizin dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta menjadi peserta penjaminan Lembaga Penjamin Simpanan. (red/tim)
