BADUNG – Dalam sebuah langkah yang mengedepankan kemanusiaan dan kebersamaan, perselisihan mengenai akses jalan bagi warga Desa Ungasan di kawasan Garuda Wisnu Kencana (GWK) akhirnya menemui titik terang. Setelah aspirasi masyarakat menggema, Pemerintah Daerah dan pengelola GWK duduk bersama, merajut solusi yang tidak hanya memenuhi hak warga tetapi juga mengukuhkan semangat gotong royong.
Pertemuan yang digelar pada Selasa, (14/10/2025), ini menghadirkan Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa dan Gubernur Bali I Wayan Koster untuk berdialog langsung dengan perwakilan GWK. Suasana dialog berjalan konstruktif, dengan fokus utama pada keinginan warga agar akses jalan yang telah lama mereka gunakan tetap dapat dipertahankan.
Bupati Adi Arnawa, dengan penuh keyakinan, menyampaikan kabar gembira hasil pertemuan tersebut. “Secara prinsip, pihak GWK sudah sepakat dengan apa yang kita harapkan, yaitu memberikan akses bagi masyarakat untuk tetap menggunakan jalan yang berada di kawasan GWK,” ujarnya. Ia menekankan bahwa komitmen ini tidak hanya berupa janji lisan, tetapi akan dituangkan dalam perjanjian tertulis berupa pinjam pakai lahan. Dengan demikian, kepastian hukum dan ketenangan bagi warga dapat terwujud.
Perjanjian pinjam pakai ini memastikan bahwa lahan milik GWK yang selama ini menjadi urat nadi penghubung warga akan tetap berfungsi sebagai jalan umum selama masyarakat membutuhkannya. “Dengan adanya perjanjian ini, sudah jelas bahwa apa yang menjadi keinginan masyarakat di seputaran GWK dapat terwujud,” tegas Bupati Adi Arnawa, menegaskan komitmen pemerintah untuk mendengarkan dan memenuhi suara rakyat.
Dari pihak GWK, komitmen untuk hidup rukun dan berdampingan dengan masyarakat sekitar juga ditunjukkan dengan tindakan nyata. Sang Nyoman Suwisma, Komisaris Utama PT. Garuda Adhimatra Indonesia (GAIN), menyatakan kesediaan mereka untuk menggeser pagar yang berada di atas lahannya. Langkah bijak ini dilakukan untuk memastikan tetap adanya akses alternatif bagi warga menuju jalan umum.
“Kami selalu mengedepankan persatuan bangsa, kerukunan bertetangga dan bermasyarakat. Selain berkomitmen untuk terus memajukan pariwisata Bali, kami ingin mengajak masyarakat bersama meningkatkan percepatan kesejahteraan masyarakat Bali khususnya Desa Ungasan,” ujar Suwisma. Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa kemajuan pariwisata tidak boleh mengabaikan kesejahteraan dan hak-hak dasar masyarakat lokal.
Penyelesaian yang humanis ini diharapkan dapat mengembalikan situasi di sekitar GWK menjadi kondusif. Pemerintah menegaskan komitmennya untuk terus membangun dengan prinsip inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama. Dengan ditandatanganinya kesepakatan ini, diharapkan kehidupan sehari-hari warga Ungasan dapat kembali berjalan normal, dengan akses jalan mereka terjamin untuk hari ini dan masa depan. (Brv)
