Terkait penurunan pendapatan transfer, Gumanti meminta kondisi tersebut tidak menjadi alasan untuk bersikap pesimistis. Menurutnya, Badung masih memiliki kemampuan untuk mengandalkan pendapatan daerah sendiri, sekaligus tetap mendapatkan dukungan dari pemerintah pusat.
“Kita juga tidak bisa pesimis masalah itu. Apapun itu kita bersyukur di Badung ini sampai memiliki kemampuan secara mandiri, juga ada sokongan pemerintah pusat,” katanya.
Gumanti menilai kondisi tersebut merupakan sebuah berkah yang perlu dikelola secara bijaksana. Pendapatan transfer merupakan bagian dari kebijakan pemerintah pusat, sedangkan pemerintah daerah memiliki tanggung jawab untuk terus memperkuat kemandirian fiskalnya.
Rangkaian pembahasan dalam rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan perubahan kebijakan anggaran Kabupaten Badung Tahun 2026. DPRD pada prinsipnya memberikan dukungan terhadap peningkatan pembangunan infrastruktur, terutama karena kebutuhan terhadap fasilitas publik terus berkembang.
Namun, dukungan tersebut berjalan beriringan dengan tuntutan agar setiap kebijakan anggaran tetap dilakukan secara hati-hati dan terukur. Kemampuan pendapatan, kewajiban pembiayaan serta kepentingan masyarakat harus menjadi bagian dari pertimbangan dalam pelaksanaan pembangunan.
Dengan alokasi belanja infrastruktur sebesar 59,80 persen, pemerintah daerah kini memiliki tantangan untuk memastikan anggaran tersebut diterjemahkan menjadi pembangunan jalan dan fasilitas publik yang berkualitas. Pada akhirnya, keberhasilan kebijakan tersebut akan terlihat dari manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat serta dukungannya terhadap aktivitas perekonomian dan dunia usaha di Kabupaten Badung. (red/riza)