Dugaan Pemerasan di Perumahan Mewah Taman Yasa, WNA Dituding Memeras Penghuni, Kuasa Hukum Ambil Langkah Hukum Tegas

Henny Suryani Ondang didampingi Kuasa Hukumnya, Indra Triantoro, SH, MH

BADUNG – Kasus dugaan pemerasan yang melibatkan warga negara asing di Perumahan Taman Yasa, Mumbul, Nusa Dua, kian memanas. Henny Suryani Ondang, penghuni perumahan, mengaku telah menjadi korban intimidasi oleh oknum warga negara asing yang memaksa pembayaran ratusan juta rupiah tanpa alasan jelas.

Kuasa hukum Henny, Indra Triantoro SH. MH, menyampaikan detail kasus ini kepada awak media dalam konferensi pers yang penuh ketegangan, mengungkap betapa besarnya tekanan yang dialami kliennya sejak beberapa tahun terakhir, Senin (04/11/2024)

Pada tahun 2017, Henny Suryani Ondang membeli rumah di Perumahan Taman Yasa, Mumbul, Nusa Dua, dengan harapan tinggal di lingkungan mewah yang tenang. Pada awalnya, semua berjalan baik. Namun, masalah mulai muncul pada tahun 2018 ketika Henny mulai menerima email dari pengelola perumahan yang meminta sejumlah uang yang tidak masuk akal, mencapai 200 juta rupiah. Merasa curiga, Henny mempertanyakan legitimasi pengelola tersebut.

“Awalnya, klien kami tidak menduga ada sesuatu yang salah. Namun, ketika permintaan uang semakin tinggi, kami mulai menyelidiki siapa yang sebenarnya berada di balik manajemen perumahan ini,” ujar Indra Triantoro.

Baca juga:  Sengketa Tanah Dukuh Sari, Kuasa Hukum Sebut Gugatan Tidak Tepat Subjek
Henny Suryani Ondang menunjukkan surat pelaporan ke Polda Bali

Saat dilakukan pengecekan, terungkap bahwa pengelola perumahan tersebut bukanlah warga negara Indonesia, melainkan warga negara asing yang diduga tidak memiliki izin resmi untuk melakukan aktivitas bisnis di Indonesia.

“Ini yang membuat kami semakin curiga. Bagaimana mungkin seorang warga negara asing bisa mengelola properti dan memungut uang dalam jumlah besar tanpa dasar hukum yang jelas ?” ungkap Indra.

Investigasi lanjutan yang dilakukan oleh kuasa hukum menemukan pola pemerasan yang lebih besar dari sekadar satu kasus. Menurut keterangan Indra, sejumlah penghuni lain di Perumahan Taman Yasa juga mengalami hal serupa. Mereka dipaksa membayar sejumlah uang yang besar tanpa ada penjelasan yang jelas mengenai peruntukannya. Rata-rata, setiap penghuni diminta membayar sekitar 50 juta rupiah per tahun.

“Jumlah ini sungguh fantastis, apalagi tidak ada transparansi mengenai penggunaan dana tersebut,” jelas pengacara dari Elice Law Firm ini.

Indra juga menyebutkan bahwa pada tahun 2022, kliennya yang merasa tertekan akhirnya membayarkan iuran sebesar 18 juta rupiah dengan itikad baik. Namun, tanggapan dari pengelola justru semakin menekan, meminta jumlah yang jauh lebih besar. Hingga pada tahun 2023, permintaan uang meningkat menjadi 338 juta rupiah, lagi-lagi tanpa penjelasan rinci.

Baca juga:  Cerita di Balik Dugaan Korupsi Dana UKW PWI-BUMN Rp 6 Miliar: Sengkarut Administrasi atau Kejahatan ?

“Kami terus mempertanyakan dasar hukum permintaan uang tersebut. Apakah itu untuk listrik, kebersihan, atau air ? Tapi pihak pengelola yang notabene warga negara asing ini tidak bisa memberikan jawaban yang memadai,” ujar Indra dengan nada geram.

Puncak dari kasus ini terjadi pada tahun 2024. Klien Indra, Henny Suryani Ondang, menerima kunjungan langsung dari seorang pria berinisial GP, yang juga adalah warga negara asing dan mengklaim sebagai pengelola perumahan, yang diduga meminta Henny untuk segera membayar iuran pengelolaan taman sebesar ratusan juta rupiah. Padahal, tidak ada satu pun kontrak atau perjanjian yang ditandatangani oleh Henny mengenai pengelolaan properti saat pembelian rumah.

“Ini benar-benar bentuk pemerasan terselubung. Klien kami tidak pernah menandatangani kontrak terkait pengelolaan apapun, baik itu pengelolaan sampah, kebersihan, maupun fasilitas lainnya. Namun, tetap saja diminta membayar dalam jumlah besar,” tegas Indra.

Berita Terpopular

Scroll to Top