BADUNG | Dunia News Bali – Sorotan terhadap Restaurant Dharma Uluwatu kini tidak lagi sekadar soal kontroversi simbol agama, melainkan telah berkembang menjadi rangkaian dugaan persoalan serius yang menyentuh aspek ketenagakerjaan, etika manajemen, hingga transparansi pengelolaan usaha.
Kasus ini mencuat ke publik setelah laporan masyarakat mengenai penempatan simbol Dewa-Dewi di area toilet yang dinilai tidak pantas. Meski belakangan beredar informasi bahwa simbol tersebut telah diganti setelah kunjungan media, hingga kini tidak ada klarifikasi resmi dari pihak manajemen, menimbulkan kesan bahwa perubahan dilakukan tanpa penjelasan terbuka kepada publik.
Di balik polemik tersebut, muncul dugaan yang lebih dalam terkait struktur kendali usaha. Pihak internal sebelumnya menyebut kepemilikan berada pada WNI bernama Yuliana, namun sejumlah sumber menyebut operasional harian justru diduga dikendalikan oleh WNA asal Australia berinisial J.M. Perbedaan informasi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.
Persoalan kian memanas setelah muncul dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) secara verbal pada 26 Februari 2026 terhadap enam karyawan berinisial RA, E, DS, VN, WD, dan A. PHK disebut dilakukan bertahap dan melibatkan langsung WNA berinisial J.M., meskipun secara administratif perusahaan masih menggunakan tanda tangan direktur lokal. Praktik ini dinilai tidak lazim dan berpotensi menabrak prosedur ketenagakerjaan yang semestinya dijalankan secara formal dan tertulis.
Lebih jauh, salah satu PHK bahkan disebut dilakukan saat hari libur karyawan dan di luar area properti restoran. Fakta ini menimbulkan dugaan kuat adanya pengambilan keputusan yang tidak hanya sepihak, tetapi juga mengabaikan etika dan standar perlindungan tenaga kerja.
Yang paling mencolok, dari enam karyawan yang terdampak, hanya satu orang yang disebut menerima haknya, itu pun diduga karena berani menuntut secara langsung. Sementara lima lainnya hingga kini belum mendapatkan pesangon maupun hak normatif lainnya. Situasi ini menimbulkan kesan bahwa hak pekerja bukan diberikan sebagai kewajiban, melainkan bergantung pada keberanian individu untuk melawan.
Tidak berhenti di situ, seorang eks karyawan juga mengungkap adanya kebijakan internal yang dinilai merugikan, salah satunya penghapusan uang makan tanpa kejelasan. Kebijakan tersebut disebut memicu ketidakpuasan hingga mendorong pengunduran diri, karena dinilai tidak berpihak pada kesejahteraan pekerja.
Lebih tajam lagi, muncul dugaan adanya sikap intimidatif dari pihak internal, termasuk HRD berinisial F.R. yang disebut merespons keluhan karyawan dengan nada menantang, bahkan mempersilakan untuk melapor ke instansi ketenagakerjaan terkait dengan kesan meremehkan. Jika benar, hal ini mencerminkan lemahnya fungsi HRD sebagai pelindung dan penghubung antara manajemen dan pekerja.
Kesaksian lain yang tak kalah serius datang dari peristiwa kecelakaan kerja yang dialami salah satu karyawan. Dalam kondisi darurat tersebut, penanganan awal justru disebut dilakukan oleh rekan kerja, termasuk dalam hal pembayaran deposit rumah sakit, sementara peran internal perusahaan dinilai tidak hadir secara maksimal. Situasi ini memperkuat dugaan lemahnya tanggung jawab perusahaan terhadap keselamatan dan perlindungan karyawan.
Selain itu, mantan karyawan berinisial RA, juga mengaku mengalami dugaan intimidasi melalui media sosial pribadinya, menambah panjang daftar persoalan yang kini menyeret nama Restaurant Dharma Uluwatu.
Konfirmasi kepada HRD berinisial F.R. telah dilakukan melalui pesan WhatsApp, namun hingga berita ini ditayangkan tidak ada respons yang diberikan. Di tengah sorotan yang kian meluas, publik kini menanti apakah persoalan ini akan dijelaskan secara terbuka, atau terus bergulir tanpa kepastian.. (Ich)
