DENPASAR | Dunia News Bali – Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan bahwa penerapan Ekonomi Kerthi Bali harus dijalankan secara sungguh-sungguh sebagai fondasi utama untuk mewujudkan Bali yang berdikari secara ekonomi dan berdaulat di bidang pangan.
Hal tersebut disampaikan saat membuka High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Keuangan Daerah (TP2DD) Provinsi Bali di Auditorium Bank Indonesia Perwakilan Bali, Selasa (10/2/2026).
Menurutnya, pembangunan ekonomi Bali harus berakar pada nilai-nilai kearifan lokal dan dijalankan secara konsisten dari hulu hingga hilir.
“Di hulu, pemerintah membuat regulasi yang memihak IKM dan koperasi lokal sebagai penggerak ekonomi Bali. Di hilir, dipastikan pelaku usaha menyerap sumber daya lokal, dan masyarakat membeli produk lokal. Perputaran ekonomi di Bali inilah yang membuat Bali bisa berdikari,” tegasnya.
Gubernur Koster menekankan pentingnya membangun strategi ekonomi yang terintegrasi antara kebijakan makro dan penguatan ekonomi mikro. UMKM, IKM, dan koperasi harus terus diperkuat sebagai motor utama pertumbuhan daerah.
“Ekonomi Kerthi Bali harus kita pelajari dan jalankan dengan sungguh-sungguh. Jika ini terwujud, Bali akan benar-benar berdikari secara ekonomi dan berdaulat pangan,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Koster juga mengungkapkan bahwa perekonomian Bali menunjukkan kinerja positif dengan pertumbuhan mencapai 2,58 persen. Inflasi tertinggi tercatat di Kota Denpasar sebesar 3,60 persen, sementara terendah di Kabupaten Badung sebesar 1,09 persen.
Secara month to month (m-to-m) dan year to date (y-to-d), Bali justru mencatat deflasi sebesar 0,34 persen. Kondisi ini menunjukkan tekanan harga relatif terkendali, meskipun tetap memerlukan penguatan sinergi TPID agar stabilitas harga dan daya beli masyarakat terjaga.
Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh pelaku ekonomi, mulai dari pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga desa, serta sektor riil seperti perhotelan, restoran, UMKM, dan industri kreatif.
Dalam konteks pengendalian inflasi, sektor pangan masih menjadi faktor utama pembentuk inflasi. Oleh karena itu, kedaulatan pangan harus diperkuat melalui peningkatan produksi lokal, kepastian pasokan, serta kelancaran distribusi.
Pemerintah Provinsi Bali, lanjut Koster, terus mendorong penggunaan produk lokal melalui implementasi Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan, dan Industri Lokal Bali. Kebijakan ini dinilai efektif menggerakkan perekonomian, seperti penggunaan kain endek yang menghidupkan perajin dan pedagang.
Selain itu, stabilitas politik, keamanan, dan sosial di Bali menjadi modal penting dalam menjaga pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Meski sangat bergantung pada pariwisata, Bali tetap masuk dalam lima provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi secara nasional, dengan kontribusi sektor pariwisata sekitar 60 persen terhadap PDRB.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, R. Erwin Soeriadimadja, menyampaikan bahwa inflasi Bali hingga Januari 2026 tetap berada dalam sasaran nasional 2,5 ± 1 persen. Meski demikian, terdapat peningkatan volatilitas pada sejumlah komoditas pangan strategis.
Oleh karena itu, sinergi TPID melalui penguatan strategi 4K—ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif—perlu terus diperkuat, khususnya menjelang Hari Raya Nyepi dan Idul Fitri.
Bank Indonesia juga mengapresiasi percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah melalui TP2DD yang dinilai mampu meningkatkan efisiensi, transparansi, serta ketahanan ekonomi Bali.
Di sisi lain, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional, I Gusti Ketut Astawa, menegaskan bahwa pengendalian inflasi di Bali sangat berkaitan dengan penguatan ketahanan pangan.
Komoditas strategis seperti beras, cabai, bawang, dan hortikultura masih menjadi penyumbang utama tekanan inflasi. Karena itu, diperlukan penguatan produksi lokal, optimalisasi cadangan pangan pemerintah, serta pengendalian distribusi melalui kerja sama antardaerah.
Bapanas mendorong sinergi berkelanjutan antara pemerintah daerah, Bulog, BUMD pangan, dan pelaku usaha guna memastikan ketersediaan pasokan yang cukup, harga yang stabil, serta distribusi yang lancar, khususnya menjelang hari besar keagamaan. (red)
