JAKARTA | Dunia News Bali – Persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Bali yang memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) menuai kritik dari Ketua Fraksi Golkar DPRD Bali, Anak Agung Bagus Tri Candra Arka, yang akrab disapa Gung Cok.
Ia mempertanyakan kinerja Pertamina dalam mengantisipasi kebutuhan dan menjaga kelancaran distribusi BBM di Pulau Dewata. Pasalnya, di tengah pernyataan bahwa stok BBM dalam kondisi aman, masyarakat justru masih kesulitan mendapatkan bahan bakar hingga harus mengantre selama berjam-jam.
Menurut Gung Cok, kondisi yang dikeluhkan masyarakat selama sepekan terakhir, terutama dalam tiga hari terakhir, berpotensi menimbulkan dampak serius terhadap sektor pariwisata Bali. Persoalan ini tidak hanya dirasakan masyarakat lokal, tetapi juga berisiko mengganggu aktivitas wisatawan mancanegara yang sedang berlibur.
Ia menilai, kesulitan memperoleh BBM dapat menghambat upaya mewujudkan pariwisata berkualitas. Sebab, kelancaran transportasi menjadi salah satu faktor penting yang menunjang kenyamanan wisatawan sekaligus keberlangsungan operasional industri pariwisata.
“Kalau BBM di Bali seperti ini kan juga merusak ini perhelatannya otomatis industri pariwisata juga bisa hancur juga karena tamu-tamu asing yang datang ke Bali itu juga dampak juga sangat dirugikan,” ujar Gung Cok, yang juga menjabat Wakil Ketua Umum (WKU) Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) Kadin Bali, di Jakarta, Rabu (14/10/2026).
Ia menjelaskan, wisatawan yang berkunjung ke Bali umumnya telah menyusun agenda perjalanan secara terencana. Mereka memiliki jadwal kunjungan ke berbagai destinasi yang harus disesuaikan dengan waktu selama berada di Bali.
Namun, antrean BBM yang berlangsung berjam-jam dapat mengacaukan agenda tersebut. Bahkan, wisatawan berpotensi kehilangan waktu berlibur hanya untuk mendapatkan bahan bakar, tanpa kepastian apakah mereka bisa memperolehnya.
“Wisatawan itu sudah punya terjadwal dan terukur, jadi hari ini dia tur ke sini, hari ini dia tur ke sini sehingga dia merasa dirugikan. Nah, itu dampaknya di pariwisata,” jelasnya.
Dampak gangguan pasokan BBM, lanjut Gung Cok, juga berpotensi menjalar ke operasional hotel dan penginapan. Mobilitas pekerja pariwisata yang terkendala akibat sulitnya memperoleh bahan bakar dapat memengaruhi kelancaran pelayanan kepada wisatawan.
Ia menyayangkan persoalan tersebut terjadi di Bali, wilayah yang secara geografis merupakan pulau relatif kecil sehingga kebutuhan serta pola distribusi BBM semestinya lebih mudah dipetakan dan diperhitungkan.
“Ini yang saya sampaikan dampak sangat-sangat buruk sekali, karena kan Bali itu kecil sekali, pulau kecil sekali, harusnya lebih gampang mengukur dan melihat stok dari BBM yang beda dengan dengan pulau-pulau di Indonesia yang lebih besar yang lebih padat penduduknya,” ungkapnya.
Gung Cok mengaku tidak akan terlalu tajam menyoroti manajemen Pertamina di Bali apabila gangguan serupa terjadi secara merata di berbagai daerah di Indonesia. Akan tetapi, berdasarkan pengamatannya ketika berada di Jakarta, persoalan antrean dan kesulitan mendapatkan BBM seperti yang terjadi di Bali tidak terlihat, meskipun aktivitas kendaraan di ibu kota terbilang padat.
Perbedaan kondisi tersebut membuatnya mempertanyakan kesiapan Pertamina dalam menghitung kebutuhan BBM di Bali, termasuk kemampuan mengantisipasi peningkatan permintaan yang dapat terjadi sewaktu-waktu.
Menurutnya, Pertamina telah memiliki pengalaman puluhan tahun dalam mengelola distribusi BBM. Dengan pengalaman tersebut, perusahaan semestinya mempunyai kajian dan data yang memadai untuk memperkirakan kebutuhan bahan bakar berdasarkan jumlah kendaraan serta aktivitas masyarakat.
Perhitungan itu, kata dia, perlu mencakup berbagai jenis kendaraan yang beroperasi di Bali, mulai dari sepeda motor, mobil, bus hingga truk besar. Data tersebut seharusnya menjadi dasar dalam menentukan volume pasokan dan strategi distribusi agar kebutuhan masyarakat tidak terganggu.
“Berapa pasokan diperlukan, dengan jumlah roda empat, roda dua, bus, tronton yang sudah berlangsung puluhan tahun,” tegasnya.
Ia juga menyayangkan langkah penanganan yang dinilainya baru terlihat setelah persoalan BBM berkembang menjadi keresahan masyarakat dan memunculkan antrean panjang di sejumlah SPBU.
Selain mempertanyakan kesiapan distribusi, Gung Cok merasa heran karena persoalan kelangkaan BBM di Bali turut dikaitkan dengan Partai Golkar dan Ketua Umum DPP Partai Golkar, Bahlil Lahadalia. Bahlil diketahui menjabat Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi.
Menurut Gung Cok, persoalan tersebut seharusnya ditempatkan dalam konteks evaluasi kesiapan pasokan dan distribusi BBM, bukan diarahkan kepada figur politik atau pejabat tertentu.
Ia menegaskan, Pertamina di Bali perlu memberikan penjelasan mengenai penyebab gangguan yang terjadi, sekaligus memastikan kebutuhan bahan bakar masyarakat dan sektor pariwisata dapat segera terpenuhi.
Bagi Gung Cok, kepastian pasokan BBM bukan sekadar persoalan kebutuhan transportasi, melainkan juga menyangkut kelancaran aktivitas ekonomi dan kepercayaan wisatawan terhadap Bali sebagai destinasi pariwisata internasional.
“Kinerja Pertamina Bali pantas dipertanyakan. Jangan dikaitkan dengan menteri tertentu,” pungkasnya. (dnb13)