BADUNG | Dunia News Bali, Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) yang jatuh setiap 9 Februari bukan sekadar seremoni tahunan, melainkan menjadi refleksi penting bagi insan pers dan masyarakat tentang arti kemerdekaan pers dalam menopang demokrasi yang sehat dan berkeadaban.
Setiap peringatan HPN juga menjadi pengingat akan peran strategis wartawan dalam memperjuangkan kebenaran, keadilan, serta kebebasan berekspresi. Kebebasan pers tidak hanya dimaknai sebagai hak untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga sebagai tanggung jawab dalam menghadirkan informasi yang akurat, objektif, dan bebas dari kepentingan pribadi maupun tekanan tertentu.
Tema Hari Pers Nasional 2026, “Pers Sehat, Ekonomi Berdaulat, Bangsa Kuat”, semakin menegaskan pentingnya peran pers yang profesional, independen, dan berintegritas dalam mendukung ketahanan ekonomi serta kemajuan bangsa.
Sejalan dengan semangat tersebut, Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI) turut mengambil peran aktif dalam memperkuat jaringan pers di daerah. Bersamaan dengan peringatan HPN, AWDI menyerahkan Surat Mandat kepada Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Provinsi Bali untuk melaksanakan pembentukan, pengukuhan, dan pelantikan kepengurusan.
Surat Mandat tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Umum AWDI, Budi Wahyudin Syamsu, kepada Ketua DPW AWDI Provinsi Bali, I Made Somya Putra, S.H., M.H., sebagai bentuk kepercayaan dan tanggung jawab organisasi.
Adapun susunan kepengurusan DPW AWDI Provinsi Bali terdiri atas Ketua I Made Somya Putra, S.H., M.H., Wakil Ketua Selamet Hariyanto, Sekretaris I Made Richy Ardhana Yasa, Sekretaris II Wiranto, S.H., Bendahara I Made Dwi Putra Ernandha, Bendahara II Ni Gusti Ayu Putu Artini, serta jajaran ketua bidang lainnya.
Keberadaan DPW AWDI Provinsi Bali diharapkan mampu memperkuat jaringan pers di daerah sekaligus meningkatkan kualitas jurnalis yang berintegritas, profesional, dan berkomitmen pada nilai-nilai demokrasi melalui karya jurnalistik yang bertanggung jawab.
Dalam sistem demokrasi, pers dikenal sebagai salah satu pilar utama yang berfungsi sebagai penjaga kepentingan publik. Oleh karena itu, kebebasan pers merupakan syarat mutlak yang harus dijaga dan ditegakkan di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di Provinsi Bali.
Melalui terbentuknya kepengurusan DPW AWDI Provinsi Bali, diharapkan pers semakin maju, terhindar dari praktik kriminalisasi terhadap jurnalis, serta mampu menjalankan fungsinya secara optimal sebagai pilar keempat demokrasi.
Dewan Pimpinan Pusat AWDI menyampaikan selamat bertugas kepada seluruh pengurus DPW AWDI Provinsi Bali dan berharap mandat organisasi dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab demi kemajuan pers nasional.
09/02/2026 DPP/EKS/RED
Editor: Redaksi/Ich
