Upaya tersebut juga sejalan dengan arahan Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, yang mendorong optimalisasi pengawasan serta penguatan penegakan hukum keimigrasian secara profesional dan berkeadilan.
“Penindakan ini wujud komitmen kami menjaga ketertiban di Bali, sejalan dengan arahan Dirjen Imigrasi Hendarsam Marantoko untuk menghadirkan pengawasan optimal dan penegakan hukum yang berkeadilan,” tutupnya.
Rentetan pelanggaran keimigrasian tersebut menjadi pengingat bahwa Bali sebagai destinasi pariwisata internasional membutuhkan pengawasan terhadap orang asing secara konsisten dan berkelanjutan.
Keterbukaan terhadap wisatawan maupun investor asing merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung pertumbuhan sektor pariwisata dan perekonomian Pulau Dewata. Namun, keterbukaan tersebut harus tetap diimbangi dengan kepatuhan terhadap hukum dan seluruh ketentuan keimigrasian Indonesia.
Setiap orang asing yang berada di wilayah Indonesia berkewajiban menghormati hukum, mematuhi aturan izin tinggal, serta menggunakan dokumen perjalanan yang sah.
Melalui deportasi terhadap 18 WNA dalam kurun waktu lima hari, Imigrasi Ngurah Rai kembali menegaskan bahwa Bali tetap terbuka bagi wisatawan dan investor mancanegara. Meski demikian, penyalahgunaan fasilitas keimigrasian maupun segala bentuk pelanggaran hukum tidak akan ditoleransi.
Editor: Dnb13