DENPASAR | Dunia News Bali, Klaim Pemerintah Provinsi Bali sebagai daerah dengan angka kemiskinan terendah di Indonesia kembali menuai sorotan. Narasi kebanggaan tersebut dinilai bertolak belakang dengan praktik kebijakan jaminan sosial, khususnya dalam pengelolaan BPJS Penerima Bantuan Iuran (PBI).
Aktivis Advokasi Rakyat Untuk Nusantara (ARUN) Bali, Anak Agung Gede Agung Aryawan, ST, yang akrab disapa Gung De, menilai masih banyak warga yang tergolong mampu justru tetap menikmati fasilitas BPJS bersubsidi negara.
Menurutnya, penonaktifan 24.401 peserta PBI BPJS di Kota Denpasar oleh pemerintah pusat seharusnya dipahami sebagai langkah berbasis data, bukan sebagai bentuk pengabaian terhadap masyarakat miskin.
“Pemerintah pusat menonaktifkan itu karena punya data. Yang dinonaktifkan pasti warga yang sudah mampu. Sementara yang masih miskin tetap dibiayai negara sesuai undang-undang,” tegas Gung De, Senin (9/2/2026).
Ia menilai polemik yang muncul justru menunjukkan kekeliruan dalam memaknai kemiskinan, terutama ketika masyarakat perkotaan terus diposisikan sebagai kelompok miskin demi mempertahankan fasilitas sosial.
“Masa warga Kota Denpasar terus dianggap miskin supaya tetap dapat BPJS PBI, padahal itu hak orang miskin?” ujarnya.
Gung De menyebut kondisi tersebut sebagai paradoks kebijakan. Di satu sisi, pemerintah bangga dengan rendahnya angka kemiskinan, namun di sisi lain masih mengalokasikan anggaran besar untuk membiayai warga yang secara ekonomi telah mapan.
Ia juga mengkritik kebijakan Pemerintah Kota Denpasar yang menganggarkan sekitar Rp60,22 miliar per tahun dari APBD untuk mengaktifkan kembali peserta PBI yang telah dinonaktifkan.
Menurutnya, kebijakan tersebut berpotensi tidak tepat sasaran dan mencederai prinsip keadilan sosial.
“Ini konyol. Ngapain APBD dipakai bayar orang kaya? Dana sebesar itu lebih baik digunakan untuk beasiswa, menaikkan gaji guru honorer, atau mengatasi persoalan kebersihan dan pengelolaan sampah,” paparnya.
Selain itu, Gung De menyoroti masih banyaknya warga berpenghasilan tinggi yang tetap memanfaatkan BPJS bersubsidi.
“Jangan bermental miskin. Sudah mampu, tapi masih pakai fasilitas sosial. Ini bukan soal data, tapi soal etika dan keberanian pemerintah menegakkan aturan,” tegasnya.
Ia juga meminta pemerintah pusat konsisten dengan klaim rendahnya angka kemiskinan, dengan memastikan bantuan sosial hanya diterima kelompok rentan.
“Jangan bangga bicara kemiskinan terendah, tapi ketika BPJS orang mampu dinonaktifkan justru daerah pasang badan membiayai mereka,” katanya.
ARUN Bali pun mendesak adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan PBI BPJS agar fasilitas sosial tidak disalahgunakan dan benar-benar berpihak kepada masyarakat miskin.
“Hak orang miskin jangan diambil oleh yang sudah mampu. Negara harus tegas dan adil,” pungkas Gung De. (red)
