BADUNG | Dunia News Bali – Komisi I DPRD Kabupaten Badung menggelar rapat kerja (raker) bersama 11 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2025. Rapat berlangsung di Ruang Gosana II, Gedung DPRD Badung, Kamis (9/4/2026).
Sebanyak 11 OPD yang hadir dalam raker tersebut meliputi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Riset dan Inovasi Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Badan Pertanahan, Satpol PP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
Rapat dipimpin Wakil Ketua I Komisi I DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara, didampingi Wakil Ketua II I Wayan Loka Astika, Sekretaris I I Putu Dendy Astra Wijaya, Sekretaris II I Made Rai Wirata, serta anggota Komisi I lainnya.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi I melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja yang telah berjalan maupun yang belum mencapai target. Wakil Ketua Komisi I, I Gusti Lanang Umbara, menyampaikan bahwa secara umum hasil evaluasi menunjukkan kinerja OPD cukup baik.
Ia mengungkapkan, realisasi serapan anggaran di sebagian besar OPD telah mencapai kisaran 75 hingga 90 persen. Meski demikian, terdapat sejumlah program yang belum terealisasi secara maksimal dan menjadi bahan evaluasi bersama.
Menurutnya, belum tercapainya target serapan 100 persen dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat serta perubahan komposisi pegawai, seperti adanya pensiun dan peralihan tenaga kontrak menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Meski capaian dinilai positif, Komisi I tetap memberikan sejumlah catatan dan masukan guna meningkatkan kualitas kinerja OPD. Penekanan diberikan pada pentingnya peningkatan pelayanan publik agar lebih maksimal dan menyentuh kebutuhan masyarakat Badung.
Lanang Umbara juga menegaskan, DPRD siap memfasilitasi OPD apabila menghadapi kendala, baik dalam aspek anggaran maupun kebijakan, melalui koordinasi dengan pimpinan daerah.
Selain itu, Komisi I akan merumuskan sejumlah rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Badung, di antaranya peningkatan sarana dan prasarana penunjang kinerja OPD. Fasilitas yang dimaksud mencakup kebutuhan operasional kantor hingga kendaraan dinas seperti armada pengangkut sampah dan kendaraan operasional Satpol PP untuk menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat.
Di sisi lain, persoalan kekurangan sumber daya manusia (SDM) juga menjadi perhatian. DPRD mendorong BKPSDM Badung untuk lebih aktif berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar daerah memperoleh kebijakan khusus atau diskresi dalam pemenuhan kebutuhan pegawai.
Menurut Lanang Umbara, Badung memiliki posisi strategis sebagai penggerak perekonomian Bali sekaligus wajah Indonesia di tingkat internasional, khususnya dalam sektor pariwisata. Oleh karena itu, diperlukan dukungan SDM yang memadai dan berkualitas untuk menjaga citra dan pelayanan daerah.
“Badung memiliki peran penting bagi Bali dan Indonesia. Karena itu, dukungan SDM yang cukup dan kompeten menjadi kunci dalam menjaga kualitas pelayanan serta keberlanjutan pembangunan,” ujarnya. (red)
