DENPASAR | Dunia News Bali – Upaya mendorong kemandirian energi sekaligus memperkuat ketahanan sistem kelistrikan di Bali terus digencarkan. Institute for Essential Services Reform (IESR) mengajak para jurnalis membahas peran energi terbarukan dalam mendukung target Bali mencapai emisi nol bersih atau Net Zero Emissions (NZE) pada 2045.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam kegiatan bertajuk “Diskusi Jurnalis Mendorong Kemandirian Energi Bali: Peran Energi Terbarukan dalam Memperkuat Ketahanan Sistem Ketenagalistrikan di Provinsi Bali” yang digelar di Denpasar, Kamis (12/3/2026). Forum ini menjadi bagian dari inisiatif Koalisi Bali Emisi Nol Bersih yang mendorong transformasi sistem energi dan ekonomi Bali menuju pemanfaatan energi bersih secara lebih luas.
Direktur Climate and Just Energy Transition IESR, Agus Praditya Tampubolon, menegaskan bahwa ketahanan energi merupakan salah satu fondasi penting bagi pembangunan berkelanjutan di Bali. Stabilitas pasokan listrik dinilai sangat krusial karena perekonomian Bali bertumpu pada sektor pariwisata yang membutuhkan sistem energi yang andal.
Menurutnya, visi besar Bali untuk mencapai NZE pada 2045 membutuhkan penguatan sistem kelistrikan berbasis energi bersih melalui kolaborasi berbagai pihak.
“Bali memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar, terutama dari energi surya. Pemanfaatan potensi ini dapat memperkuat sistem energi lokal melalui pendekatan desentralisasi, pengembangan PLTS atap, serta integrasi sistem yang lebih fleksibel dan tangguh,” ujarnya.
Diskusi tersebut menghadirkan sejumlah narasumber dari kalangan akademisi, analis energi, hingga pemerintah daerah. Prof. Dr. Ir. Ida Ayu Giriantari, M.Eng, akademisi dari Universitas Udayana sekaligus Ketua Center of Excellence Community Based Renewable Energy (CORE), memaparkan kondisi sistem kelistrikan Bali serta tantangan yang dihadapi dalam mendukung implementasi Bali NZE 2045.
Sementara itu, analis sistem ketenagalistrikan dan energi terbarukan IESR, Alvin Putra Sisdwinugraha, menjelaskan bahwa pengembangan sistem microgrid dapat menjadi salah satu solusi untuk memperkuat ketahanan energi Bali.
Di sisi lain, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Bali, Ida Bagus Setiawan, menyoroti peran pemerintah daerah dalam mendorong implementasi energi terbarukan, termasuk keterlibatan sektor swasta dalam percepatan transisi energi.
Berdasarkan kajian IESR, sistem kelistrikan Bali saat ini masih didominasi oleh energi fosil. Pada 2024, kapasitas suplai listrik Bali tercatat sekitar 1.461 megawatt (MW). Sumber utama pasokan berasal dari PLTU Celukan Bawang berbahan bakar batubara dengan kapasitas 380 MW, pembangkit listrik berbahan bakar gas sekitar 688 MW, serta pembangkit diesel sekitar 50 MW.
Selain itu, Bali juga masih bergantung pada pasokan listrik dari Pulau Jawa melalui kabel laut dengan kapasitas sekitar 340 MW. Ketergantungan tersebut dinilai membuat sistem kelistrikan Bali cukup rentan terhadap gangguan pasokan maupun kerusakan infrastruktur jaringan.
Padahal, Bali memiliki potensi energi terbarukan yang cukup besar untuk dikembangkan. Potensi tersebut mencakup energi surya lebih dari 6 gigawatt (GW), energi angin darat dan lepas pantai, panas bumi sekitar 127 MW, biomassa sekitar 90 MW, mini hidro sekitar 31,3 MW, serta potensi waste-to-energy sekitar 59 MW.
Pengembangan sistem microgrid dinilai dapat menjadi salah satu pendekatan strategis untuk memperkuat ketahanan energi Bali. Sistem ini memungkinkan integrasi berbagai sumber energi terbarukan, seperti tenaga surya, angin, biomassa hingga baterai penyimpanan energi, dalam satu jaringan listrik lokal yang lebih fleksibel.
Dalam peta jalan Bali NZE 2045, transformasi sistem energi dirancang melalui empat tahap utama. Pada fase awal periode 2025–2029, pembangunan energi terbarukan ditargetkan mencapai sekitar 1,5 GW dengan potensi penurunan emisi hingga 2,8 juta ton CO₂ serta kebutuhan investasi sekitar USD 5,8 miliar.
Tahap berikutnya pada periode 2030–2034 menargetkan tambahan kapasitas energi terbarukan sekitar 1,4 GW dengan dukungan sistem penyimpanan energi sebesar 400 megawatt hour (MWh).
Selanjutnya pada fase 2035–2039, kapasitas pembangkit energi terbarukan kembali ditingkatkan hingga 1,24 GW, dengan potensi penurunan emisi mencapai 9 juta ton CO₂.
Adapun pada fase akhir 2040–2045, Bali ditargetkan mampu mencapai 100 persen energi terbarukan, dengan tambahan kapasitas hingga 17 GW serta sistem penyimpanan energi mencapai 54 gigawatt hour (GWh). Investasi yang dibutuhkan pada tahap ini diperkirakan mencapai sekitar USD 35 miliar.
Melalui transformasi tersebut, Bali diharapkan tidak hanya memperkuat ketahanan energi daerah, tetapi juga menjadi contoh pulau dengan sistem energi berkelanjutan yang tangguh sekaligus mendukung citra Bali sebagai destinasi pariwisata ramah lingkungan di tingkat global.
Diskusi ini turut dihadiri sejumlah organisasi profesi media, di antaranya Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Denpasar, Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Bali, Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Bali, Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Bali, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Bali, Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Bali, serta Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) Bali.
Melalui keterlibatan media, IESR berharap informasi mengenai percepatan transisi energi di Bali dapat tersampaikan secara luas dan akurat kepada masyarakat. (red/ich)
