Jakarta | dunianewsbali – Upaya memperkuat penegakan hukum di sektor jasa keuangan kembali ditegaskan melalui langkah strategis antara Otoritas Jasa Keuangan dan Bareskrim Polri. Kedua lembaga resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terbaru yang menitikberatkan pada sinergi penegakan hukum dan koordinasi penanganan tindak pidana di sektor jasa keuangan, Selasa (03/03/2026)
PKS tersebut ditandatangani oleh Pejabat Sementara Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, dan Kepala Bareskrim Polri, Syahardiantono, di Jakarta. Kesepakatan ini menjadi pembaruan dari kerja sama sebelumnya yang telah berjalan sejak 14 Oktober 2020, sekaligus penyempurnaan menghadapi tantangan kejahatan keuangan yang semakin kompleks.
Ruang lingkup kerja sama mencakup pertukaran dan pemanfaatan data dan informasi, penegakan hukum di sektor jasa keuangan, koordinasi penanganan tindak pidana, peningkatan kualitas serta pendayagunaan sumber daya manusia, hingga pemanfaatan sarana dan prasarana. Seluruh aspek tersebut dirancang untuk mempercepat proses penanganan perkara sekaligus memperkuat langkah pencegahan sejak dini.
Dari perspektif perbankan dan kepolisian, PKS ini memiliki arti penting karena menutup celah koordinasi yang kerap dimanfaatkan pelaku kejahatan keuangan, seperti penipuan investasi, penyalahgunaan produk perbankan, hingga kejahatan keuangan berbasis teknologi. Dengan mekanisme kerja sama yang lebih terstruktur, proses penegakan hukum diharapkan menjadi lebih efektif, akuntabel, dan memberikan efek jera yang nyata.
OJK dan Bareskrim Polri menegaskan bahwa sinergi antarlembaga bukan hanya soal penindakan, tetapi juga menjaga integritas sistem keuangan nasional. Kepercayaan publik terhadap sektor jasa keuangan menjadi fondasi utama stabilitas ekonomi, dan kerja sama ini diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah dinamika risiko keuangan yang terus berkembang. (*)
