Untuk bangunan yang telah terlanjur berdiri, Pansus memastikan akan dilakukan evaluasi bersama. Namun ke depan, pembangunan baru di atas lahan sawah dipastikan tidak diperbolehkan dan akan diberlakukan moratorium pembangunan.
“Yang baru ke depan tidak boleh ada lagi. Jika masih ditemukan, harus dibongkar. Sementara yang sudah ada akan kita evaluasi dan rapikan,” tegasnya.
Selain itu, Pansus TRAP juga menyiapkan rekomendasi pembentukan lembaga pengelola kawasan Warisan Budaya Dunia yang lebih kuat dan terintegrasi, salah satunya melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di bawah Pemerintah Kabupaten Tabanan.
Dengan keberadaan UPTD, pengawasan tata ruang, pengendalian pembangunan, serta pengelolaan pariwisata diharapkan berada dalam satu sistem yang terkoordinasi. Pengelolaan pendapatan kawasan pun diarahkan agar transparan dan berkeadilan, dengan alokasi untuk insentif petani, perbaikan irigasi subak, dan peningkatan kesejahteraan.
“Ujungnya harus jelas. Pemerintah berjalan, kawasan terjaga, masyarakat tenang, dan petani sejahtera,” pungkas Made Supartha. (red)