Ia menjelaskan, sejak awal Green Point didirikan untuk memberi dampak ekonomi bagi masyarakat sekitar. Sekitar 80 hingga 90 persen tenaga kerja direkrut dari warga lokal, termasuk anak-anak petani yang sudah tidak lagi bekerja di sawah.
“Kami melatih mereka, termasuk kemampuan bahasa, sebagai bekal masa depan. Tapi usaha ini masih merugi karena baru mulai,” katanya.
Putu Cheriandika berharap kehadiran Pansus TRAP DPRD Bali tidak hanya berujung pada penertiban, tetapi juga membuka ruang dialog dan solusi yang adil. Ia meminta agar bangunan yang telah dibangun selama kurang lebih satu tahun dapat dicarikan jalan keluar sesuai mekanisme regulasi.
“Kami berharap ada solusi ke depan. Bangunan sudah berdiri, usaha baru dibuka dan masih merugi. Mudah-mudahan bisa dicarikan jalan sesuai aturan,” ucapnya.
Menanggapi hal tersebut, Pansus TRAP DPRD Bali menegaskan komitmennya untuk menegakkan aturan secara tegas namun tetap mengedepankan pendekatan solutif, dengan tujuan menjaga kelestarian Jatiluwih sebagai Warisan Budaya Dunia sekaligus memastikan kesejahteraan masyarakat dan pelaku usaha berjalan seimbang. (Brv)