DENPASAR | Dunia News Bali – Partai Garuda menegaskan sikap politik nasionalnya dengan mendorong penguatan peran partai politik serta evaluasi menyeluruh terhadap mekanisme pemilihan kepala daerah.
Sikap tersebut disampaikan jajaran Dewan Pimpinan Pusat Partai Garuda dalam pertemuan dengan pengurus daerah di Bali, sebagai bagian dari konsolidasi nasional menghadapi Pemilu 2029.
Sekretaris Jenderal DPP Partai Garuda, Ihsan Jauhari, mengatakan bahwa Indonesia membutuhkan pembenahan serius terhadap sistem politik, terutama partai politik, agar demokrasi tidak berhenti pada prosedur elektoral semata.
“Solusi memperbaiki bangsa ini hanya dua. Pertama, memperbaiki partai politik. Kedua, memperbaiki sistem rekrutmen kader,” kata Ihsan di Renon, Denpasar, Kamis (22/1/2026).
Menurut Ihsan, seluruh jabatan publik di Indonesia, baik langsung maupun tidak langsung, pada akhirnya beririsan dengan partai politik. Karena itu, kualitas demokrasi sangat ditentukan oleh kualitas partai dan kader yang dihasilkan.
“Kalau partainya tidak dibenahi, mau mengharapkan hasil seperti apa?” ujarnya.
Dalam konteks wacana pilkada, Ihsan menilai persoalan utama selama ini bukan sekadar soal pemilihan langsung atau tidak langsung, melainkan tingginya ongkos sosial yang ditimbulkan.
“Kita harus jujur melihat dampaknya. Pilkada langsung memang meningkatkan partisipasi, tapi juga menimbulkan keretakan sosial yang serius,” katanya.
Ia menegaskan, mekanisme pemilihan melalui DPRD bukan berarti menghilangkan partisipasi publik, melainkan menggeser peran partai politik sebagai saluran utama aspirasi masyarakat.
“Ini momentum bagi partai politik untuk benar-benar bekerja. Masyarakat tetap bisa mengakses kepala daerah, tapi partai tidak boleh lagi main-main,” ujarnya.
Ihsan menyebut posisi Partai Garuda konsisten sejak beberapa tahun terakhir dalam mendukung penguatan peran DPRD dan partai politik dalam sistem demokrasi.
“Posisi kami jelas. Partisipasi publik harus meningkat, tapi bersamaan dengan itu partai politik harus menjadi pilar utama perbaikan bangsa,” katanya.
Selain isu pilkada, konsolidasi nasional Partai Garuda juga difokuskan pada penguatan kader dan disiplin internal. Ihsan mengklaim sistem pengawasan partai terhadap anggota legislatif telah menghasilkan kinerja yang relatif stabil.
“Lebih dari 90 persen anggota dewan dari Partai Garuda kembali terpilih. Itu bukan kebetulan, tapi karena kami punya sistem kontrol,” ujarnya.
Salah satu mekanisme tersebut adalah kewajiban anggota dewan untuk tinggal bersama masyarakat dan pengawasan langsung berbasis konstituen.
“Kalau mereka lupa kepada orang yang memilihnya, partai akan turun tangan, bahkan memberi sanksi,” katanya.
Ihsan juga menekankan pentingnya rekrutmen tokoh muda dan tokoh lokal sebagai bagian dari strategi nasional menuju 2029.
“Bangsa ini dibangun oleh anak-anak muda. Kami ingin anak muda tidak hanya jadi penyumbang suara, tapi terlibat langsung dalam pengambilan keputusan politik,” ujarnya.
Dalam pertemuan tersebut, Bali disebut sebagai salah satu wilayah strategis dalam konsolidasi nasional Partai Garuda. Menurut Ihsan, Bali memiliki kekhasan yang dapat menjadi contoh bagi daerah lain dalam pengelolaan partai dan penguatan kader.
“Bali kami dorong menjadi motor. Dari sini kami ingin lahir gagasan, manajemen partai yang rapi, dan tokoh-tokoh yang dikenal secara nasional,” katanya.
Terkait kaderisasi, Ihsan menjelaskan Partai Garuda telah menyiapkan kurikulum nasional yang fleksibel dan disesuaikan dengan karakter daerah.
“Substansinya satu, integritas dan kepercayaan publik. Metodenya bisa berbeda sesuai daerah,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen partainya terhadap integritas dan pemberantasan korupsi.
“Dari ratusan anggota dewan kami, tidak satu pun pernah dipanggil KPK, bahkan sebagai saksi. Itu komitmen kami terhadap integritas,” kata Ihsan.
Melalui konsolidasi ini, Partai Garuda menegaskan kesiapan menghadapi Pemilu 2029 dengan agenda utama penguatan partai politik, rekrutmen kader berkualitas, dan evaluasi sistem demokrasi yang lebih berorientasi pada kualitas, bukan sekadar prosedur. (Brv)
