DENPASAR – Dunianewsbali.com, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bali melaksanakan kegiatan Sosialisasi Pendidikan Pemilih bagi Pemilih Disabilitas di Kantor DPD Persatuan Tunanetra Indonesia (Pertuni) Provinsi Bali, Jalan Serma Mendra Nomor 3 Denpasar, Minggu (2/11).
Kegiatan ini diikuti jajaran KPU Bali bersama perwakilan Pertuni dengan tujuan meningkatkan pemahaman serta mendorong partisipasi politik penyandang disabilitas dalam proses demokrasi.
Kepala Bagian Perencanaan, Data, dan Informasi KPU Provinsi Bali, I Wayan Gede Budiartha, membuka kegiatan tersebut. Ia menekankan pentingnya memastikan seluruh warga negara, termasuk penyandang disabilitas, memiliki akses yang sama dalam menyalurkan hak pilihnya.
Sementara itu, Ketua DPD Pertuni Provinsi Bali, I Gede Winaya, menyampaikan apresiasinya atas inisiatif KPU Bali. Ia berharap sinergi antara Pertuni dan KPU dapat terus diperkuat, termasuk dalam memberikan masukan terkait peningkatan aksesibilitas di Tempat Pemungutan Suara (TPS).
Materi sosialisasi disampaikan oleh Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Bali, I Gede John Darmawan. Dalam paparannya, ia menegaskan bahwa penyandang disabilitas memiliki hak politik yang sama dengan pemilih lainnya.
John juga mengingatkan pentingnya menolak praktik politik uang serta mengajak peserta untuk lebih mengenal calon pemimpin sebelum menentukan pilihan.
Selain itu, ia menjelaskan bahwa sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi, pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah akan dipisahkan, di mana Pemilu 2029 khusus memilih Presiden, Wakil Presiden, DPR RI, dan DPD, sedangkan Pemilu Daerah akan digelar pada 2031.
Dalam sesi diskusi, peserta dari Pertuni menyampaikan sejumlah masukan, antara lain terkait perlunya perbaikan template surat suara bagi pemilih tunanetra, peningkatan aksesibilitas di TPS, serta pelibatan penyandang disabilitas dalam penyelenggaraan Pemilu.
Menanggapi hal tersebut, John Darmawan menyatakan pihaknya akan menindaklanjuti berbagai masukan tersebut serta mendorong agar perwakilan Pertuni dapat dilibatkan dalam kelompok kerja kepemiluan di tingkat provinsi.
Kegiatan diakhiri dengan ajakan kepada seluruh peserta agar terus berpartisipasi aktif dalam memperkuat demokrasi yang inklusif, setara, dan berkeadilan. (Red/tim)
