BADUNG | Dunia News Bali – Pengawasan terhadap keberadaan orang asing di Bali kini diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor. Kepolisian bersama pemerintah daerah dan pelaku industri pariwisata mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi Cakrawasi sebagai sistem pendukung keamanan sekaligus penataan tata kelola pariwisata yang lebih tertib, aman, dan berkualitas.
Langkah tersebut mengemuka dalam kegiatan penguatan koordinasi antara Polda Bali dan pelaku usaha pariwisata. Sinergi dinilai menjadi kunci agar pengawasan wisatawan mancanegara (wisman) berjalan efektif tanpa mengganggu iklim pariwisata.
Direktur Intelkam Polda Bali Kombes Pol Syahbuddin mengungkapkan, saat ini terjadi ketimpangan antara peningkatan jumlah kunjungan wisatawan asing dan kontribusi penerimaan daerah dari sektor tersebut.
Menurutnya, data tahun 2025 menunjukkan Bali menerima sekitar 7 juta kunjungan wisman. Namun hanya sekitar 30 persen yang tercatat membayar Pungutan Wisatawan Asing (PWA).
“Terjadi anomali, jumlah kunjungan meningkat tetapi tidak sebanding dengan pajak atau pungutan yang masuk,” ujarnya.
Kondisi tersebut mendorong kebutuhan sistem pengawasan berbasis teknologi yang terintegrasi. Aplikasi Cakrawasi diharapkan mampu membantu aparat melakukan pemantauan orang asing secara lebih akurat sekaligus mendukung keamanan dan pelayanan pariwisata.
Kepala Dinas Pariwisata Bali I Wayan Sumarajaya menilai pemanfaatan teknologi akan membawa dampak positif bagi keberlanjutan pariwisata Bali. Kolaborasi antar-pemangku kepentingan diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan wisata secara berkesinambungan.
Sementara Ketua BPD PHRI Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati (Cok Ace) menegaskan pentingnya dukungan seluruh pelaku industri terhadap implementasi aplikasi tersebut. Menurutnya, langkah ini diperlukan untuk menjaga citra Bali di tengah berbagai tantangan sektor pariwisata.
Dari sisi teknis, pengembang aplikasi I Gusti Ngurah Made Arya Putra Atmaja menjelaskan Cakrawasi berbasis web sehingga dapat diakses secara luas. Sistem ini memungkinkan pelaku usaha akomodasi maupun pihak terkait melaporkan keberadaan orang asing yang menginap kepada kepolisian.
Melalui kolaborasi aparat, pemerintah dan industri, Bali diharapkan mampu menjaga stabilitas keamanan sekaligus menghadirkan tata kelola pariwisata yang lebih transparan dan akuntabel. (red)
