JAKARTA – Dunianewsbali.com, Hak liputan jurnalis CNN Indonesia, Diana Valencia, di Istana dicabut usai ia melontarkan pertanyaan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keputusan ini langsung menuai sorotan di kalangan jurnalis.
“Selamat malam, kakak-kakak. Per (Sabtu, 27/9) malam ini, saya bukan wartawan Istana lagi karena ID Card saya sudah diambil oleh Biro Pers Istana,” tulis Diana Valencia dalam tangkapan layar cuitannya yang beredar di grup WhatsApp Forum Wartawan, Minggu (28/9).
Dalam unggahannya, Diana menjelaskan kartu liputan tersebut dicabut karena ia dianggap menanyakan hal di luar konteks acara. Ia pun berpamitan dari grup wartawan Istana. “Terima kasih banyak, sampai bertemu di liputan lain,” tambahnya.
Pertanyaan Diana diajukan ketika Presiden Prabowo tiba di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (27/9), setelah lawatan luar negeri. Saat itu, Prabowo tengah menjelaskan hasil pertemuannya dengan sejumlah kepala negara dalam Sidang Majelis Umum PBB.
“Saya kira pesan-pesan yang saya sampaikan dalam sambutan di PBB diterima positif oleh banyak pemimpin,” ujar Prabowo, dikutip dari Tempo, Minggu (28/9).
Namun, ketika hendak meninggalkan lokasi, Diana menanyakan apakah Presiden memberikan instruksi khusus kepada Badan Gizi Nasional (BGN) terkait program MBG yang sedang menjadi sorotan karena kasus keracunan di sejumlah daerah.
Prabowo sempat berbalik dan menjawab bahwa ia akan segera memanggil Kepala BGN, Dadan Hindayana. “Saya memonitor perkembangan itu. Habis ini saya akan panggil langsung Kepala BGN dan beberapa pejabat,” tegasnya.
Sejumlah sumber menyebut, Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden kemudian memanggil reporter CNN Indonesia itu dan menyatakan keberatan atas pertanyaannya. Tak lama setelah itu, kartu liputan Istana milik Diana dicabut.
Sebagai informasi, kartu liputan Istana hanya diberikan kepada wartawan tertentu yang memenuhi syarat, dan tanpa kartu tersebut, jurnalis tidak memiliki akses resmi ke lingkungan Istana.
Hingga berita ini diturunkan, Pemimpin Redaksi CNN Indonesia, Titin Rosmasari, belum memberikan komentar. Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden, Yusuf Permana, serta Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, juga belum memberikan respons.
Sementara itu, Ketua Umum Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) Pusat, Herik Kurniawan, menegaskan pihaknya telah menerima laporan mengenai kasus ini. “Setiap jurnalis memiliki hak untuk mengajukan pertanyaan, apalagi menyangkut program pemerintah yang bersentuhan langsung dengan kepentingan publik. Karena itu, kami berharap semua pihak dapat menempatkan peran pers secara proporsional,” ujarnya, Minggu (28/9).
Herik menambahkan, IJTI tengah berkomunikasi dengan berbagai pihak untuk mencari penyelesaian terbaik. “Kami mendorong agar tidak ada upaya yang dapat menghambat kerja jurnalis. Pers harus dijamin kebebasannya sesuai undang-undang,” tegasnya. (red/tim)
