DENPASAR | Dunia News Bali – Persidangan perkara narkotika dengan terdakwa RU kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Denpasar, Kamis (8/10/2026). Memasuki sidang kelima, tim penasihat hukum terdakwa menyerahkan 17 bukti surat kepada Majelis Hakim sebagai bagian dari proses pembuktian.
Dokumen tersebut diajukan untuk memperlihatkan rangkaian penanganan perkara sejak tahap awal di kepolisian hingga proses persidangan. Kuasa hukum berharap seluruh dokumen itu dapat menjadi bahan pertimbangan Majelis Hakim dalam melihat perkara secara menyeluruh.
Tim penasihat hukum RU terdiri dari Hendrik T. Selan, S.H., Erych W. Sohat, S.H., dan Timoteus Mordan, S.H. Seusai persidangan, Hendrik Selan menjelaskan bahwa bukti tambahan yang diserahkan antara lain berkaitan dengan surat-menyurat yang dilakukan pihak keluarga terdakwa kepada institusi penegak hukum.
“Agenda hari ini adalah memberikan bukti surat tambahan kepada Majelis Hakim,” ujar Hendrik Selan.
Ia menyebut salah satu dokumen yang diajukan berupa surat keluarga terdakwa kepada Propam. Surat tersebut kemudian mendapat balasan dari Polda Bali pada 28 September 2026.

“Betul, ada. Dari keluarga memberikan surat ke Propam, laporkan ke Propam. Dan dari Propam, mereka dari Polda mengembalikan kemarin, tanggal 28,” ungkapnya.
Timoteus Mordan menambahkan, 17 bukti surat itu tidak hanya berkaitan dengan satu tahapan perkara. Menurutnya, dokumen tersebut dimaksudkan untuk memberikan gambaran mengenai proses perkara sejak awal penanganan di kepolisian sampai dengan persidangan di PN Denpasar.
“Surat-surat yang kami serahkan supaya dikaji berdasarkan tahap pertama, tahap awal di kepolisian sampai dengan tahap di mana dia bersidang di pengadilan,” jelas Timoteus.
Ia juga menyebut terdapat surat yang ditembuskan kepada sejumlah institusi lain, termasuk dokumen yang menurutnya telah sampai ke Mabes Polri.
Dari dokumen-dokumen tersebut, tim kuasa hukum menilai terdapat indikasi dugaan prosedur yang tidak sesuai pada tahap awal penanganan perkara. Namun, penilaian akhir terhadap bukti tersebut diserahkan kepada Majelis Hakim.
“Ini satu petunjuk bahwa memang dari awal ini sudah tidak benar. Tetapi kami tetap menyerahkan kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menanggapi dan mengkaji ini supaya bisa terang,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut, kuasa hukum juga mengungkap persoalan terkait permohonan asesmen terhadap RU. Menurut Timoteus, pihak keluarga sejak awal telah secara aktif mengajukan permohonan tersebut kepada institusi terkait.
Bahkan, kata dia, permohonan asesmen disebut telah disampaikan sebanyak dua kali. Namun, pihak kuasa hukum menilai permohonan tersebut tidak diproses sebagaimana yang diharapkan.
“Asesmen itu dari awal sudah secara aktif oleh ibu kandung terdakwa telah menyerahkan itu, tetapi tidak diproses. Bahkan dua kali mengajukan surat asesmen kepada institusi terkait,” ungkapnya.
Selain asesmen, pihak keluarga juga disebut telah mengajukan permohonan agar perkara dapat dipertimbangkan melalui mekanisme Restorative Justice (RJ). Namun, menurut kuasa hukum, permohonan tersebut juga tidak memperoleh tanggapan sebagaimana yang diharapkan.
Sorotan lain diarahkan pada adanya dugaan perbedaan antara keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dengan kronologi yang disampaikan RU kepada keluarganya.
Timoteus mengatakan, terdakwa pernah memberikan surat kepada ibu kandungnya yang berisi kronologi mengenai peristiwa yang dialaminya. Setelah dibandingkan, menurut kuasa hukum, terdapat perbedaan antara isi surat tersebut dengan keterangan yang tercantum dalam BAP.