BULELENG — Dunianewsbali.com, Menjelang penutupan kalender 2025, suara para penglingsir Bali kembali mengemuka, mengingatkan negara pada satu komitmen besar yang belum terwujud: pembangunan Bandara Internasional Bali Utara. Bagi para penglingsir, ini bukan sekadar proyek infrastruktur, melainkan penanda keadilan pembangunan yang telah lama dinanti masyarakat Bali Utara.
AA Ngurah Ugrasena, Penglingsir Puri Agung Singaraja, mengenang sebuah peristiwa yang ia sebut bersejarah. Pada pertengahan September 2025, para penglingsir dari berbagai puri se-Bali berkumpul di Puri Ageng Blahbatuh, Gianyar. “Pertemuan itu terasa berbeda. Sunyi, khidmat, dan penuh tanggung jawab,” ujarnya kepada wartawan, Selasa (31/12/2025). Menurutnya, kisah itu relevan untuk kembali disampaikan di akhir tahun.
Sabtu pagi, 15 September 2025, para penglingsir hadir tanpa simbol kekuasaan. Mereka membawa amanat panjang masyarakat Bali, terutama Bali Utara, yang selama puluhan tahun hidup dalam ketimpangan pembangunan. Tiga belas penglingsir yang tergabung dalam Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali (P3SB) menyatukan sikap: negara harus menepati janjinya.
Komitmen itu, menurut para penglingsir, bukan sekadar janji lisan. Pembangunan Bandara Internasional Bali Utara telah tercantum jelas dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, yang diteken Presiden Prabowo Subianto pada 10 Februari 2025.
Lokasinya ditegaskan berada di kawasan pesisir Kubutambahan, Kabupaten Buleleng.
“Kami sudah terlalu lama disuguhi wacana. Perpresnya jelas, lokasinya jelas,” tegas Tjokorda Putra Nindya, Ketua Harian P3SB sekaligus Penglingsir Puri Agung Peliatan. Ia menekankan bahwa yang dibutuhkan masyarakat kini adalah kepastian waktu dan tindakan konkret, bukan diskursus baru. “Groundbreaking adalah penanda keseriusan negara,” ujarnya.
Para penglingsir juga menolak anggapan bahwa bandara ini bermuatan politis. Bagi mereka, Bandara Bali Utara adalah simbol koreksi arah pembangunan Bali yang selama dua dekade terakhir terlampau berat ke selatan. Data Bappenas 2024 mencatat, sekitar 87 persen PDRB Bali disumbang wilayah selatan, sementara Bali Utara hanya menikmati sekitar 8 persen.
Ketimpangan tersebut berdampak luas: terbatasnya lapangan kerja, arus urbanisasi, hingga tekanan lingkungan di Bali Selatan. Kehadiran bandara baru diyakini dapat membuka akses ekonomi baru, menggerakkan pariwisata alternatif, sekaligus mengurangi beban Bandara I Gusti Ngurah Rai yang kian padat.
Soal pendanaan, para penglingsir menegaskan proyek ini tidak membebani APBN. Skema pembiayaan sepenuhnya berasal dari investasi swasta, termasuk investor asing dari Tiongkok dan Timur Tengah. “Jika investasi siap dan regulasi sudah ada, tidak ada alasan untuk terus menunda,” kata AA Ngurah Ugrasena.
Namun, di tengah kepastian regulasi nasional, para penglingsir menyesalkan munculnya pernyataan dari sejumlah pejabat daerah yang menyebut lokasi bandara belum pasti. Sikap tersebut dinilai berisiko menimbulkan kebingungan publik sekaligus merusak kepercayaan investor.
Pengamat ekonomi Putu Suasta mengingatkan bahwa ketidakpastian kebijakan adalah penghambat utama investasi. Ia menilai, menghidupkan kembali wacana pemindahan lokasi ke wilayah lain sama saja dengan mengabaikan proses panjang yang telah ditempuh bersama masyarakat Bali Utara dan pemerintah pusat.
Para penglingsir juga mengingatkan bahwa dukungan Presiden Prabowo terhadap proyek ini telah disampaikan jauh sebelum ia menjabat sebagai presiden. Pada 13 Februari 2024, saat masih menjabat Menteri Pertahanan dan berstatus calon presiden, Prabowo menerima para penglingsir Bali di Jakarta dan menyatakan dukungan atas pembangunan bandara baru di Bali Utara.
Dari sisi pelaksana, PT BIBU Panji Sakti menyatakan kesiapan penuh. CEO PT BIBU Panji Sakti, Erwanto Sad Adiatmoko Hariwibowo, menegaskan bahwa kesiapan teknis dan pendanaan telah terpenuhi, dengan target runway pertama beroperasi pada 2028.
Di penghujung tahun, para penglingsir menegaskan bahwa seruan mereka tidak lahir dari kemarahan, melainkan dari tanggung jawab moral sebagai penjaga keseimbangan Bali. “Kami percaya Presiden Prabowo akan menepati komitmennya,” ujar AA Ngurah Ugrasena.
Bagi masyarakat Bali Utara, bandara ini bukan semata bangunan fisik. Ia adalah simbol pengakuan, keadilan, dan harapan — yang kini menunggu untuk diwujudkan.
Editor: Ray
