DENPASAR | Dunia News Bali – Partai Garuda menegaskan konsistensinya mendorong wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD sebagai mekanisme demokratis yang dinilai lebih minim dampak sosial, sekaligus memperkuat peran partai politik sebagai pilar utama demokrasi. Sikap tersebut kembali ditegaskan jajaran pimpinan pusat Partai Garuda saat melakukan konsolidasi dengan pengurus daerah di Bali.
Wakil Ketua Umum Partai Garuda, Teddy Gusnaidi, menyatakan wacana pilkada tidak langsung bukanlah gagasan baru dan telah lama menjadi posisi resmi partainya. Menurut Teddy, konstitusi tidak pernah membatasi mekanisme pemilihan kepala daerah harus dilakukan secara langsung.
“Pemilihan langsung maupun tidak langsung itu sama-sama demokratis. Konstitusi hanya menyebutkan dipilih secara demokratis, bukan soal mekanismenya,” kata Teddy di Denpasar.
Ia menilai pengalaman panjang pilkada langsung justru memperlihatkan dampak sosial yang serius di masyarakat, mulai dari konflik horizontal hingga rusaknya kohesi sosial.
“Yang kami evaluasi bukan hanya partisipasi, tapi dampaknya. Pilkada langsung itu membuat masyarakat yang tidak punya pendidikan politik ikut terseret konflik. Antar tetangga ribut, keluarga ribut, bahkan di grup WhatsApp RT dan RW kita semua merasakannya,” ujarnya.
Teddy bahkan menyebut sebagian besar perpecahan sosial dalam beberapa tahun terakhir berkaitan erat dengan kontestasi politik lokal. “Saya kira 90 sampai 95 persen perpecahan sosial di masyarakat itu dipicu oleh pilkada langsung,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Partai Garuda, Ihsan Jauhari, menegaskan bahwa penguatan partai politik menjadi kunci utama jika pilkada dikembalikan melalui DPRD. Ia menilai mekanisme tersebut justru membuka ruang partisipasi publik yang lebih terstruktur melalui partai.
“Bukan berarti kalau dipilih DPRD masyarakat tidak bisa mengakses bupati, wali kota, atau gubernur. Justru ini momentum agar partai politik benar-benar menjadi saluran aspirasi rakyat,” kata Ihsan.
Ia menekankan partai tidak boleh lagi bersikap elitis dan tertutup. Menurutnya, rakyat harus dilibatkan secara aktif dalam menentukan arah dan pilihan politik melalui mekanisme partai.
“Kalau ingin kepala daerah yang baik, maka partainya juga harus baik. Partai harus menjadi agen utama perbaikan bangsa, bukan sekadar kendaraan elektoral,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua DPD Partai Garuda Bali, I Gusti Agung Ronny Indra Wijaya Sunarya (Gung Ronny), menyebut kehadiran DPP di Bali sebagai bentuk perhatian serius pimpinan pusat terhadap daerah yang dinilai strategis dalam peta politik nasional.
“Ini bentuk kecintaan DPP kepada Bali. Bali masuk prioritas, meskipun secara politik masih zona merah bagi Partai Garuda,” kata Ronny.
Ia menegaskan fokus utama kunjungan tersebut adalah penguatan kader agar tidak bersikap pragmatis. “Kami ingin kader yang militan, bukan pragmatis. Bali harus jadi contoh bagaimana partai dikelola dengan serius,” ujarnya.
Ronny juga menyoroti sejumlah persoalan strategis Bali, mulai dari sampah, kemacetan, hingga arah pariwisata. Menurutnya, hasil pemantauan pimpinan pusat di lapangan akan diteruskan langsung ke Ketua Umum Partai Garuda untuk disampaikan kepada Presiden.
“Apa yang direkam pimpinan pusat di Bali akan menjadi bahan untuk disampaikan langsung ke Presiden. Bali ini tidak baik-baik saja dan perlu perhatian nasional,” katanya.
Baik Teddy maupun Ihsan menegaskan kesiapan Partai Garuda menghadapi Pemilu 2029 dengan menempatkan generasi muda sebagai kekuatan utama. Teddy mengingatkan bahwa perubahan besar dalam sejarah bangsa selalu digerakkan oleh anak muda.
“Kalau anak muda antipati terhadap politik, mereka hanya akan jadi penonton. Semua kebijakan lahir dari keputusan politik,” kata Teddy.
Senada, Ihsan menyebut Partai Garuda terus membuka ruang rekrutmen luas bagi tokoh lokal, anak muda, dan masyarakat yang memiliki komitmen memperjuangkan daerahnya.
“Solusi memperbaiki bangsa hanya dua: perbaiki partai politik dan perbaiki rekrutmen. Itu yang sedang kami lakukan,” ujarnya.
Partai Garuda pun menegaskan sikap politiknya akan tetap kritis sekaligus konstruktif terhadap pemerintah. “Program pemerintah yang baik harus didukung. Tapi kalau tidak baik, wajib kita suarakan,” pungkas Ronny. (Brv)
