DENPASAR | Dunia News Bali – Adanya dugaan pembabatan hutan di kawasan Pancasari, Kabupaten Buleleng, menjadi perhatian Satpol PP Bali. Menindaklanjuti hal tersebut, manajemen PT Bali Handara dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada 29 Januari 2026.
Kepala Satpol PP Bali, I Dewa Nyoman Rai Dharmadi, mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat pemanggilan resmi kepada perusahaan terkait. Langkah ini diambil sebagai tindak lanjut hasil inspeksi mendadak Panitia Khusus Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Bali.
“Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengklarifikasi dugaan pelanggaran yang terjadi di lapangan,” ujar Dewa Dharmadi, Selasa, 27 Januari 2026.
Dalam agenda tersebut, Satpol PP akan meminta pihak perusahaan menunjukkan dokumen perizinan yang dimiliki. Hal ini dilakukan karena saat penertiban sebelumnya, perusahaan belum dapat memperlihatkan kelengkapan administrasi yang diperlukan.
Ia menegaskan, apabila dalam proses pemeriksaan ditemukan legalitas yang sah, maka hal tersebut akan menjadi bahan pertimbangan. Hasil pemeriksaan juga akan disampaikan kepada Pansus TRAP untuk dibahas lebih lanjut dalam rapat dengar pendapat.
Dewa Dharmadi mengakui bahwa dari hasil pemantauan awal, terdapat indikasi pembabatan hutan di kawasan Bali Handara. Namun, pihaknya masih melakukan pendalaman untuk memastikan pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas tersebut.
“Secara kasat mata memang terlihat adanya perubahan kondisi lahan. Namun, kami masih menelusuri apakah kegiatan itu dilakukan oleh pihak swasta atau ada keterlibatan pihak lain,” jelasnya.
Untuk memperkuat proses penelusuran, Satpol PP Bali akan melibatkan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) serta instansi teknis terkait guna melakukan pengecekan langsung di lokasi.
“Kami akan turun bersama OPD teknis dan BKSDA agar hasil pemeriksaan lebih akurat dan komprehensif,” pungkasnya. (red)
