SURABAYA | Dunia News Bali – Sekretaris Jenderal Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI), I Dewa Nyoman Budiasa, tampil sebagai salah satu figur utama dalam forum kolaborasi internasional antara KPI dan Singapore Maritime Officers’ Union (SMOU) yang digelar di Ballroom C, Hotel Shangri-La Surabaya.
Dalam forum yang dihadiri pemilik kapal, perwakilan pemerintah Indonesia dan Singapura, manning agents, pelaut, serta lembaga pendidikan maritim tersebut, Dewa Budiasa secara tegas memaparkan berbagai persoalan mendasar yang masih menghambat daya saing pelaut Indonesia di pasar.
Acara yang dimulai sejak pukul 08.30 WIB itu dibuka oleh Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Tanjung Perak Surabaya, Agustinus Maun, S.T., M.T. Kegiatan juga diisi dengan sambutan dari Emeritus General Secretary SMOU, Thomas Tay, serta keynote speech dari CEO Hong Lam Marine, Caroline Yang.
Dalam sesi diskusi panel Navigating Change Together yang dipimpin Presiden Lloyd’s Register (Singapore), Goh Chung Hun, Dewa Budiasa menyoroti masih belum meratanya kualitas pendidikan dan pelatihan pelaut di Indonesia.
“Jumlah sekolah dan balai pelatihan kita banyak, tetapi standar dan kualitasnya belum seragam. Ini berdampak pada kesiapan lulusan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa lemahnya kemampuan bahasa Inggris menjadi hambatan terbesar yang paling sering disampaikan oleh para shipowners. Menurutnya, persoalan komunikasi bukan hanya memengaruhi kinerja, tetapi juga menyangkut aspek keselamatan pelayaran.
“Komunikasi yang lemah adalah risiko keselamatan. Ini harus menjadi prioritas utama pembenahan,” tegasnya.
Selain itu, Dewa Budiasa juga menyoroti pentingnya penguatan soft skills, seperti kepemimpinan, disiplin kerja, dan adaptasi terhadap budaya internasional. Ia menilai, aspek non-teknis tersebut belum sepenuhnya mendapat perhatian optimal dalam sistem pendidikan pelaut nasional.
Dari sisi regulasi, ia mengkritisi masih rumitnya proses sertifikasi dan administrasi yang kerap memperlambat penempatan pelaut Indonesia di kapal asing. Menurutnya, sistem yang lambat membuat perusahaan pelayaran global lebih memilih negara dengan proses yang lebih efisien.
“Industri membutuhkan kepastian. Kalau sistem kita lambat, mereka akan mencari alternatif lain,” katanya.
Dewa Budiasa juga menyinggung persoalan tata kelola manning agencies yang belum sepenuhnya profesional. Praktik tidak transparan dan pembebanan biaya tinggi dinilai merusak reputasi pelaut Indonesia di mata internasional.
Dalam paparannya, ia membandingkan kondisi Indonesia dengan Filipina yang telah berhasil membangun citra global sebagai pemasok utama tenaga pelaut dunia. Menurutnya, Indonesia perlu membangun sistem, reputasi, dan branding yang lebih kuat.
“Kita punya potensi besar. Tinggal bagaimana membangun sistem yang konsisten dan dipercaya dunia,” ujarnya.
Sebagai solusi, Dewa Budiasa mendorong penerapan strategi quality over quantity melalui revolusi pelatihan Maritime English, standardisasi pendidikan, percepatan sertifikasi, serta investasi pada pelatihan perwira dan teknologi maritim modern.
Ia juga mengajak pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan untuk membangun kolaborasi yang lebih solid dan berkelanjutan.
“Kita tidak bisa berjalan sendiri. Semua pihak harus duduk bersama agar pelaut Indonesia bisa menjadi pemain utama di pasar global,” katanya.
Rangkaian kegiatan juga diisi dengan sesi mengenai kesehatan mental pelaut oleh Brant Connors dari IMHA serta paparan inovasi energi maritim oleh Teo Keong Kok dari Wavelink Maritime Institute. Acara ditutup dengan sesi networking dinner.
Melalui forum ini, Dewa Budiasa berharap kolaborasi KPI–SMOU dapat menjadi momentum percepatan reformasi SDM pelaut nasional menuju standar internasional. (Ich)
