Yogyakarta | dunianewsbali.com – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Asian Development Bank (ADB) memperkuat langkah strategis untuk mengembangkan pasar obligasi berdenominasi mata uang lokal sekaligus mendorong keuangan berkelanjutan di kawasan ASEAN+3. Upaya tersebut dinilai krusial untuk memperkuat ketahanan ekonomi regional di tengah dinamika global yang semakin kompleks.
Komitmen ini mengemuka dalam pembukaan rangkaian kegiatan 45th ASEAN+3 Bond Market Forum (ABMF) Meeting and Other Events yang digelar di Yogyakarta, Senin (2/2/2026). Forum yang berlangsung hingga 4 Februari 2026 ini mempertemukan regulator, pelaku pasar, investor, akademisi, serta organisasi internasional dari negara-negara ASEAN+3.
Direktur Eksekutif Kelompok Spesialis Pasar Modal OJK, Retno Ici menegaskan, penguatan pasar obligasi dan penerapan prinsip keuangan berkelanjutan menjadi fondasi penting bagi pembangunan ekonomi jangka panjang. Menurutnya, integrasi pasar obligasi ASEAN+3 perlu terus didorong melalui standardisasi dan harmonisasi regulasi, praktik pasar, serta infrastruktur transaksi lintas negara.
“Kehadiran berbagai pemangku kepentingan dalam forum ini mencerminkan komitmen bersama untuk membangun pasar modal yang tangguh, inklusif, dan berorientasi masa depan, dengan menjadikan keuangan berkelanjutan sebagai arus utama,” ujar Retno.
Di pasar modal domestik, OJK telah meluncurkan sejumlah inisiatif regulasi, antara lain melalui Peraturan OJK Nomor 18 Tahun 2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan. Aturan ini memperluas cakupan obligasi berkelanjutan tidak hanya pada aspek lingkungan, tetapi juga sosial dan keberlanjutan lainnya. Selain itu, Taksonomi Keuangan Berkelanjutan Indonesia menjadi acuan penting dalam menyelaraskan proyek nasional dengan standar global.
OJK juga menaruh perhatian besar pada pengembangan pasar obligasi mata uang lokal. Strategi ini diharapkan mampu mengurangi risiko nilai tukar, menekan ketergantungan pada pembiayaan eksternal, serta memperluas sumber pendanaan bagi proyek infrastruktur dan sosial jangka panjang.
Hingga akhir Desember 2025, OJK mencatat nilai outstanding obligasi dan sukuk korporasi berkelanjutan telah mencapai Rp54,94 triliun atau setara USD3,28 miliar. Angka ini mencerminkan meningkatnya minat pasar terhadap instrumen pembiayaan berkelanjutan.
Dari sisi perencanaan pembangunan, Direktur Strategi Pembiayaan dan Investasi Pembangunan Kementerian PPN/Bappenas, Mada Dahana mengatakan keuangan berkelanjutan merupakan elemen kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif sekaligus mencapai target Sustainable Development Goals (SDGs).
Pemerintah telah mengembangkan berbagai instrumen seperti sukuk, obligasi tematik, obligasi SDGs, obligasi biru, hingga skema pembiayaan campuran.
Namun, Mada mengakui masih terdapat tantangan, terutama keterbatasan kapasitas pendanaan. Karena itu, kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan lembaga internasional menjadi sangat penting.
Berdasarkan Sustainable Development Report 2025, Indonesia mencatat skor 70,2, melampaui rata-rata global sebesar 69,5, dan telah mencapai 61,4 persen dari 23 indikator SDGs. Capaian ini, ditambah visi jangka panjang Indonesia Emas 2045, dinilai menjadi sinyal positif bagi investor untuk menanamkan modal pada agenda pembangunan nasional.
Dalam rangkaian ABMF, OJK juga menggelar Indonesia Session yang membahas perkembangan terkini pasar modal nasional dengan tema integrasi keuangan berkelanjutan dalam pembangunan ekonomi Indonesia dan pertumbuhan Asia, serta pengembangan pasar obligasi mata uang lokal. Sesi ini menghadirkan pembicara dari ADB, Kementerian Keuangan, Bappenas, Bank Indonesia, Bursa Efek Indonesia, hingga organisasi internasional seperti ICMA dan Nomura Asset Management.
Selain ABMF, forum ini dirangkaikan dengan Joint 34th Cross-Border Settlement Infrastructure Forum dan 3rd Digital Bond Market Forum. Kedua agenda tersebut menyoroti penguatan transaksi obligasi lintas batas, pengembangan infrastruktur penyelesaian efek, serta peluang aset digital di pasar obligasi kawasan.
Dengan rangkaian forum strategis ini, OJK berharap integrasi pasar obligasi ASEAN+3 dan penguatan keuangan berkelanjutan dapat menjadi pendorong utama stabilitas dan pertumbuhan ekonomi kawasan dalam jangka panjang. (*)
