Denpasar | dunianewsbali – Rapat Dengar Pendapat (RDP) Panitia Khusus Tata Ruang, Aset Daerah, dan Perizinan (Pansus TRAP) DPRD Provinsi Bali berubah panas saat manajemen PT. Gautam Indah Perkasa dan Queens Tandoor Restaurant kembali dipanggil untuk dimintai klarifikasi, Selasa, (24/02/2026).
Agenda yang digelar di Ruang Rapat Gabungan Lantai III, Kantor Sekretariat DPRD Bali itu berujung polemik serius terkait dugaan pelanggaran tata ruang dan perizinan yang dinilai belum juga tuntas.
Rapat dipimpin Sekretaris Pansus TRAP DPRD Bali, I Dewa Nyoman Rai, bersama Wakil Sekretaris Dr. Somvir. Dalam forum tersebut, Pansus menegaskan bahwa izin operasional restoran belum sepenuhnya memenuhi ketentuan peraturan daerah, meski surat peringatan dan rekomendasi resmi telah berulang kali disampaikan.
I Dewa Nyoman Rai menyatakan kekecewaan mendalam terhadap sikap manajemen yang dinilai mengabaikan kewenangan dewan. Ia menegaskan Pansus bekerja intensif mengawasi pelaksanaan perda, namun rekomendasi yang dikeluarkan justru tidak dijalankan di lapangan.
Ketegangan justru meningkat setelah rapat resmi ditutup. Owner Queens Tandoor, Puneet Malhotra, disebut melontarkan pernyataan bernada sindiran yang langsung menyulut reaksi keras. Ia dikabarkan mengatakan tidak gentar menghadapi rekomendasi Pansus karena merasa mendapat dukungan penuh dari Sekretaris Daerah Provinsi Bali, Dewa Made Indra. Pernyataan tersebut disebut terdengar jelas oleh sejumlah anggota Pansus TRAP.
Jika pernyataan itu benar, maka muncul dugaan serius adanya pembangkangan terbuka terhadap lembaga legislatif daerah sekaligus potensi intervensi kekuasaan dalam penegakan hukum tata ruang dan perizinan. Sikap tersebut dinilai bertolak belakang dengan komitmen penegakan aturan yang sejalan dengan visi Gubernur Bali, Wayan Koster, yang menekankan pembangunan Bali berlandaskan kedaulatan hukum dan keberlanjutan.
Polemik ini kini menjadi sorotan publik luas. Transparansi, konsistensi, dan keberanian DPRD Bali dalam menegakkan rekomendasi dipertanyakan. Masyarakat menunggu, apakah rekomendasi Pansus TRAP akan benar-benar dieksekusi, atau justru kandas di tengah tarik-menarik kepentingan dan kekuatan di balik layar. (Red)
