BADUNG | Dunia News Bali – Permasalahan sampah di Kabupaten Badung kembali menjadi perhatian serius. Ketergantungan tinggi terhadap sektor pariwisata sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) membuat persoalan ini dinilai harus segera ditangani secara menyeluruh dan terukur.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Badung, I Made Sada, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Bali, dan Pemerintah Kabupaten Badung dalam mempercepat penanganan sampah. Menurutnya, langkah kolaboratif menjadi kunci agar persoalan ini tidak berlarut-larut.
Pernyataan tersebut disampaikan usai Rapat Kerja Komisi II DPRD Badung bersama empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Badung Tahun 2025 di Ruang Rapat Gosana III, Kamis (9/4/2026).
Sada mengungkapkan, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) belum dapat menjadi solusi jangka pendek karena diperkirakan masih membutuhkan waktu sekitar 1,5 tahun hingga dapat beroperasi. Oleh karena itu, diperlukan langkah cepat untuk menangani kondisi darurat sampah saat ini.
Ia menjelaskan, Pemerintah Kabupaten Badung sebenarnya telah memiliki regulasi terkait pemilahan sampah sejak tahun 2013. Pemilahan sejak sumber dinilai dapat mempercepat proses pengolahan, termasuk menghasilkan pupuk organik.
Namun demikian, dalam situasi darurat saat ini, Badung dinilai membutuhkan solusi instan. Salah satunya dengan mengoptimalkan penggunaan mesin pengolah sampah yang telah dimiliki daerah.
Sada menyoroti hingga kini mesin-mesin tersebut belum dapat dioperasikan karena masih menunggu izin dari pemerintah pusat. Ia meminta agar perizinan tersebut segera diberikan agar penanganan sampah dapat berjalan lebih cepat.
Selain aspek perizinan, dukungan anggaran juga menjadi perhatian. Ia menyebut biaya operasional satu unit mesin pengolah sampah bisa mencapai Rp5 juta per hari, sehingga diperlukan bantuan dari pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi.
Lebih lanjut, Sada mengingatkan bahwa persoalan sampah tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga berpotensi merusak citra pariwisata Bali di mata internasional. Ia bahkan mewanti-wanti kemungkinan munculnya travel warning dari negara asal wisatawan jika masalah ini tidak segera ditangani.
Menurutnya, kondisi sampah yang tidak terkelola dengan baik dapat memicu munculnya berbagai penyakit, yang pada akhirnya berdampak pada kepercayaan wisatawan terhadap Bali sebagai destinasi wisata.
Ia juga menegaskan, apabila persoalan ini terus berlarut, bukan tidak mungkin negara lain akan membatasi bahkan melarang warganya berkunjung ke Bali.
Untuk itu, Sada mendorong keterlibatan kalangan akademisi dan perguruan tinggi dalam memberikan kajian serta solusi inovatif dalam penanganan sampah di Badung.
Di sisi lain, ia turut menyoroti adanya fenomena sampah kiriman yang diduga berasal dari luar Bali, bahkan kemungkinan dari luar negeri, yang terbawa arus laut ke wilayah pesisir seperti Kuta, Kuta Selatan, dan Kuta Utara.
“Permasalahan ini harus ditangani secara serius dan bersama-sama, agar tidak berdampak luas terhadap lingkungan maupun sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi Bali,” tegasnya. (red)
