BADUNG | Dunia News Bali – Persoalan tata kelola sampah di kawasan destinasi pariwisata, khususnya di Kecamatan Kuta, dinilai masih menghadapi tantangan serius akibat kompleksitas sumber sampah dan heterogenitas populasi.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Badung, I Wayan Puspa Negara, menegaskan bahwa pemerintah perlu segera memperluas sasaran pengelolaan sampah, tidak hanya menyasar masyarakat lokal, tetapi juga sektor usaha dan hunian sewa seperti hotel, restoran, kafe (Horeca), hingga rumah kos.
Menurutnya, kesadaran masyarakat lokal dalam memilah sampah sebenarnya sudah cukup baik. Ia menyebut sebagian besar warga telah aktif dan disiplin dalam pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga.
“Permasalahannya, Kuta merupakan destinasi kosmopolitan dengan populasi yang sangat heterogen. Warga lokal sudah taat, tetapi kelompok lain yang jumlahnya jauh lebih besar, termasuk warga pendatang dan wisatawan mancanegara, belum seluruhnya tersentuh edukasi pengelolaan sampah,” ujarnya saat dikonfirmasi di Badung, Sabtu (25/4/2026).
Ia menjelaskan, sumber sampah di kawasan pariwisata sangat beragam, mulai dari penghuni kos-kosan, hunian elit, pelaku UMKM, hingga usaha menengah. Selain itu, terdapat pula pengelola dan penghuni properti seperti apartemen strata title, timeshare, condotel, vila, hingga townhouse.
Tak hanya itu, sektor jasa dan perdagangan juga menyumbang volume sampah yang signifikan, seperti spa, galeri, barbershop, studio tato, pusat informasi wisata, toko, art shop, hingga money changer.
Puspa Negara juga menyoroti tingginya mobilitas wisatawan dan aktivitas ekonomi sebagai faktor utama meningkatnya produksi sampah. Ia menyebut jumlah wisatawan domestik dapat mencapai ratusan ribu orang per hari, ditambah wisatawan asing, serta aktivitas dari sektor informal seperti pedagang keliling dan jasa transportasi wisata.
“Belum lagi kontribusi dari sektor lain seperti laundry, apotek, factory outlet, distro, hingga pusat perbelanjaan modern dan toko kelontong. Semua ini membentuk ekosistem sampah yang sangat kompleks,” jelasnya.
Untuk itu, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Badung agar melakukan penguatan secara menyeluruh, mulai dari penerapan teknologi pengolahan sampah, peningkatan infrastruktur, hingga penguatan sumber daya manusia, khususnya di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK).
Selain itu, diperlukan kolaborasi lintas sektor melalui pelibatan seluruh pemangku kepentingan guna menciptakan sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi.
“Dibutuhkan langkah yang luar biasa cerdas, spesifik, fokus, dan sistemik. Badung memiliki kapasitas anggaran yang memadai. Jika didukung kemauan dan komitmen politik yang kuat, persoalan sampah ini bisa diselesaikan dengan cepat,” tegasnya. (red)
