DENPASAR | Dunia News Bali – DPRD Provinsi Bali mendorong Pemerintah Provinsi Bali melakukan pengkajian terhadap potensi objek retribusi baru sebagai langkah strategis meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dorongan tersebut disampaikan dalam Rapat Paripurna ke-37 DPRD Bali terkait Laporan Akhir Pembahasan Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kantor Sekretariat DPRD Provinsi Bali, Senin (18/5/2026).
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Bali, Dewa Made Mahayadnya yang akrab disapa Dewa Jack, serta dihadiri Wakil Gubernur Bali Nyoman Giri Prasta.
Laporan akhir pembahasan perda dibacakan oleh I Nyoman Budiutama mewakili Koordinator I Nyoman Suwirta. Dalam laporan tersebut, DPRD Bali menilai pemerintah daerah perlu lebih adaptif menghadapi dinamika ekonomi, sosial, politik, hingga dampak pergolakan ekonomi global dengan membuka peluang retribusi baru melalui regulasi gubernur.
DPRD Bali memandang sektor kelautan sebagai salah satu potensi besar yang belum tergarap maksimal. Beberapa objek yang dinilai berpotensi meningkatkan PAD di antaranya aktivitas water sport, diving, snorkeling, hingga pelayanan tambat kapal laut yang menjadi kewenangan pengelolaan pemerintah provinsi.
Selain itu, DPRD Bali juga menekankan pentingnya penguatan infrastruktur keselamatan wisata bahari, seperti pembangunan office entry, penyediaan boat patroli, serta ambulans laut di sejumlah destinasi wisata unggulan Bali. Kawasan yang menjadi perhatian antara lain Nusa Penida, Lembongan, Ceningan, Pemuteran, Pulau Menjangan, Amed, dan Tulamben.
Tak hanya sektor kelautan, DPRD Bali juga mengusulkan pengkajian retribusi baru di sektor wisata tirta. Potensi tersebut meliputi pengelolaan danau, sungai, air terjun, tubing, hingga berbagai destinasi wisata air lainnya. Menurut dewan, langkah ini penting agar pemerintah dapat lebih cepat merespons kondisi inflasi tanpa harus menunggu perubahan perda yang memerlukan waktu panjang.
“Dalam prasyarat meningkatkan pendapatan retribusi daerah, kami mendorong keberanian pemerintah untuk berinovasi dalam berinvestasi yang disertai dengan peningkatan SDM, pelayanan, tata kelola objek dan upgrade teknologi sesuai perkembangan yang terjadi, agar tidak tertinggal jauh dengan pesaing pada objek yang sama di daerah lain bahkan dengan luar negeri sehingga tidak dapat meningkatkan pendapatan sebagaimana target perencanaan yang diharapkan,” kata Budiutama saat membacakan laporan akhir pembahasan.
Selain membahas peluang retribusi baru, DPRD Bali turut memberikan sejumlah rekomendasi strategis terkait optimalisasi pajak dan retribusi daerah. Salah satunya meminta Pemprov Bali segera melakukan standardisasi pelayanan dan penyesuaian tarif di Rumah Sakit Dharma Yadnya guna meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang profesional, nyaman, dan berbasis digital.
DPRD Bali juga mendorong penguatan koordinasi lintas sektor bersama pemerintah kabupaten/kota untuk memetakan potensi objek retribusi baru agar optimalisasi PAD tetap berjalan sesuai kewenangan provinsi.
Di sisi lain, dewan meminta percepatan inovasi investasi dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah secara mandiri guna memperkuat PAD dengan tetap mengedepankan prinsip kemandirian ekonomi sesuai visi Ekonomi Kerthi Bali.
“Keempat, mendorong penguatan sumber daya manusia yang kompeten dan visioner di bidang kelautan guna mendukung pengembangan potensi bahari Provinsi Bali,” pungkasnya. (red)
