DENPASAR | Dunia News Bali – Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan kunjungan kerja ke DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Sabtu (30/5/2026). Kunjungan tersebut menjadi bagian dari upaya mempererat komunikasi politik sekaligus memperkuat sinergi antardaerah di lingkungan Partai Golkar.
Rombongan dipimpin langsung Ketua FPG DPRD Sulawesi Selatan, Lukman B. Kady, bersama anggota fraksi yang pada periode 2024–2029 berjumlah 14 orang. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang terdiri dari 13 anggota.
Kedatangan rombongan diterima Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bali, Gde Sumarjaya Linggih atau yang akrab disapa Bli Demer. Ia didampingi Sekretaris I DPD Golkar Bali I Dewa Gede Dwi Mahayana Putra Nida, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Kaderisasi (OKK) Yuda Suparsana, serta jajaran pimpinan dan anggota Fraksi Golkar DPRD Provinsi Bali.
Dalam sambutannya, Bli Demer menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan memperkenalkan para pengurus serta anggota Fraksi Golkar DPRD Bali yang hadir dalam pertemuan.
Ia menegaskan bahwa perjuangan Partai Golkar di Bali melalui jalur legislatif terus diarahkan pada pemerataan pembangunan di berbagai sektor. Fokus tersebut mencakup pembangunan infrastruktur, peningkatan akses pendidikan, hingga perluasan kesempatan kerja yang berlandaskan nilai-nilai Tri Hita Karana.
“Di Bali, Partai Golkar melalui jajaran legislatif menaruh perhatian pada perjuangan pemerataan pembangunan, baik infrastruktur, akses pendidikan, maupun kesempatan kerja berdasarkan Tri Hita Karana,” ujar Bli Demer.
Pertemuan yang berlangsung sekitar dua jam itu berjalan dalam suasana hangat dan penuh keakraban. Berbagai isu pembangunan daerah serta penguatan peran legislatif menjadi bagian dari diskusi yang berlangsung konstruktif.
Kunjungan ini juga mencerminkan komitmen Partai Golkar dalam memperkuat koordinasi dan komunikasi politik antardaerah. Selain mempererat hubungan kelembagaan, pertemuan tersebut menunjukkan soliditas partai di tingkat nasional yang tetap mengedepankan dialog serta orientasi pada kepentingan masyarakat. (red/ich)
