JAKARTA | Dunia News Bali – Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menghadiri Rapat Koordinasi Monitoring Pelaksanaan Perluasan Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) yang digelar di Gedung Sasana Bhakti Praja, Kementerian Dalam Negeri, Jakarta Pusat, Selasa (30/6). Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri bersama jajaran Kemendagri.
Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Bali beserta para bupati dan wali kota se-Bali. Hadir pula Gubernur Jawa Timur , sementara kepala daerah dari wilayah perluasan piloting lainnya mengikuti rapat secara daring bersama perwakilan kementerian dan lembaga terkait.
Rapat koordinasi tersebut merupakan bagian dari upaya monitoring pelaksanaan perluasan program piloting digitalisasi bantuan sosial yang kini diterapkan di 43 kabupaten/kota. Selain mengevaluasi perkembangan implementasi di setiap daerah, forum ini juga membahas kesiapan rencana kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia untuk meninjau pelaksanaan program tersebut, sekaligus mempersiapkan agenda rapat terbatas terkait percepatan transformasi pemerintahan digital.
Dalam kesempatan itu, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Badung untuk mendukung penuh kebijakan pemerintah pusat dalam mempercepat transformasi digital, khususnya pada tata kelola penyaluran bantuan sosial. Menurutnya, digitalisasi merupakan langkah strategis guna meningkatkan kualitas pelayanan publik sekaligus memastikan bantuan tersalurkan secara tepat sasaran kepada masyarakat yang berhak.
“Pemkab Badung siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam menyukseskan implementasi digitalisasi bantuan sosial. Melalui sistem yang terintegrasi, diharapkan penyaluran bantuan semakin efektif, transparan, dan memberikan manfaat yang optimal bagi masyarakat,” ujar Adi Arnawa.
Ia menambahkan, keikutsertaan Kabupaten Badung dalam perluasan piloting digitalisasi bansos menjadi bukti nyata komitmen daerah dalam mendukung agenda transformasi digital nasional. Sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah daerah diharapkan mampu memperkuat tata kelola pemerintahan yang adaptif, modern, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Melalui sinergitas ini, mudah-mudahan dapat memperkuat tata kelola pemerintahan yang semakin berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Badung,” pungkasnya. (red/ich)
