Ketum JMSI Teguh Santosa: Jurnalisme Harus Cegah Krisis Kemanusiaan, Bukan Sekadar Jadi ‘Pemadam Kebakaran’

JAKARTA | Dunia News Bali – Ketua Umum Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), Dr. Teguh Santosa, menegaskan bahwa nilai-nilai kemanusiaan harus menjadi fondasi utama dalam praktik jurnalisme. Menurutnya, keberpihakan terhadap kemanusiaan bukan sekadar pilihan bagi insan pers, melainkan prinsip mendasar yang harus terus dijaga.

Pernyataan tersebut disampaikan Teguh saat menjadi pembicara dalam bedah buku “Jurnalisme untuk Kemanusiaan” karya Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi (MPI) PP Muhammadiyah, Dr. Roni Tabroni, yang digelar di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Jumat (10/7/2026).

Diskusi tersebut turut menghadirkan Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Titin Rosmasari, Direktur tvMu Dr. Makroen Sanjaya, Ketua Lazismu Ahmad Mujadid Rais, serta dibuka oleh Ketua PP Muhammadiyah Dadang Rahmad.

Dalam kesempatan itu, Teguh menyampaikan apresiasi atas terbitnya buku tersebut. Ia menilai karya Roni Tabroni merupakan kontribusi intelektual yang penting bagi perkembangan dunia jurnalistik di Indonesia, terutama dalam mengembalikan orientasi jurnalisme kepada kepentingan kemanusiaan.

Menurut Teguh, pemilihan judul “Jurnalisme untuk Kemanusiaan” mencerminkan kegelisahan penulis terhadap praktik jurnalistik yang dinilai mulai menjauh dari nilai-nilai kemanusiaan. Padahal, kata dia, jurnalisme sejatinya tidak dapat dipisahkan dari aspek tersebut.

Baca juga:  Pemprov Bali Jadi Jawara Regional Jawa-Bali, Sabet Dua Peringkat Pertama

Dengan gaya khas yang diselingi humor, Teguh bahkan mengusulkan agar pada edisi berikutnya ditambahkan kata “memang” sehingga judulnya menjadi “Memang Jurnalisme untuk Kemanusiaan”, sebagai penegasan bahwa hakikat jurnalisme memang harus berpihak kepada manusia.

Lebih jauh, Teguh menekankan bahwa jurnalisme ideal tidak hanya hadir setelah sebuah persoalan terjadi, tetapi juga berperan sejak awal dalam mencegah munculnya berbagai persoalan kemanusiaan. Menurutnya, media harus bekerja dari hulu hingga hilir, termasuk mengawal kebijakan publik agar tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun ketimpangan sosial.

“Tidak cukup kita hanya bergerak membantu korban kerusakan lingkungan. Ada hal di hulu yang harus kita lakukan untuk memitigasi jatuhnya korban, misalnya mengawal kebijakan tata kelola lingkungan agar tidak merusak alam dan memastikan pembangunan tidak menciptakan ketimpangan yang memicu persoalan kemanusiaan,” ujar Teguh.

Ia kemudian mengibaratkan jurnalisme bukan sekadar “pemadam kebakaran” yang hadir setelah bencana terjadi, melainkan harus mampu mencegah agar “kebakaran” itu tidak pernah muncul sejak awal.

Selain itu, Teguh juga mengingatkan tantangan besar yang dihadapi media pada era digital. Menurutnya, dominasi algoritma kerap membuat praktik jurnalistik terjebak pada isu-isu yang bersifat dangkal dan artifisial sehingga mengabaikan persoalan kemanusiaan yang lebih substansial.

Baca juga:  SBA Bali Padukan Spiritualitas dan Finansial untuk Bangun Kehidupan Lebih Bernilai

Karena itu, ia mengajak seluruh insan pers membangun kesadaran kolektif agar tidak menjadi “budak algoritma”, melainkan tetap mengedepankan fungsi jurnalisme sebagai pengawal kepentingan publik.

Menutup pemaparannya, Teguh berharap forum tersebut menjadi momentum bagi para pengelola media untuk kembali memperkuat komitmen terhadap misi utama jurnalisme, yakni bekerja demi kepentingan kemanusiaan.

Panduan Jurnalisme Filantropi

Sementara itu, penulis buku Dr. Roni Tabroni menjelaskan bahwa buku “Jurnalisme untuk Kemanusiaan” merupakan kelanjutan dari karya sebelumnya yang lebih menitikberatkan pada aspek teoritis. Buku terbaru ini, kata dia, lahir dari realitas sosial Indonesia yang memiliki karakteristik unik.

Menurut Roni, gagasan dalam buku tersebut berangkat dari dua fenomena yang selama ini berjalan beriringan, tetapi jarang dipadukan secara sistematis, yakni kondisi jurnalisme yang mulai kehilangan relevansi sosial di tengah disrupsi digital serta Indonesia yang dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat kedermawanan masyarakat tertinggi di dunia.

Melalui buku ini, ia menawarkan paradigma baru yang menempatkan jurnalisme tidak hanya sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai katalisator perubahan sosial.

Baca juga:  Bali dalam Ancaman Sunyi, SMSI Angkat Isu Mental Health Lewat Talkshow Denpasar Menyapa

Secara komprehensif, buku tersebut menguraikan berbagai konsep mulai dari landasan filosofis, framework tiga zona Merah-Kuning-Hijau, hingga konsep P3 (Penyadaran, Pemberdayaan, dan Perubahan) sebagai pendekatan orisinal. Selain itu, disajikan pula panduan teknis peliputan berbasis data dan narasi yang dapat diterapkan dalam praktik jurnalistik.

Roni mengatakan buku tersebut dirancang agar dapat digunakan oleh berbagai kalangan, mulai dari akademisi, peneliti, mahasiswa, praktisi media, aktivis filantropi hingga kreator konten yang ingin menghadirkan karya jurnalistik sebagai instrumen perubahan sosial yang nyata.

Roni Tabroni sendiri merupakan dosen tetap Universitas Muhammadiyah Bandung (UM Bandung) yang aktif di bidang komunikasi, media, dan kebijakan publik. Ia pernah menjabat sebagai Komisioner KPID Jawa Barat periode 2020–2024 dan kini menjadi Ketua Pusat Studi Media Digital dan Kebijakan Publik UM Bandung.

Di lingkungan Muhammadiyah, Roni mengemban amanah sebagai Wakil Ketua Majelis Pustaka dan Informasi PP Muhammadiyah periode 2022–2027. Selain itu, ia juga aktif di berbagai organisasi profesi, di antaranya Pengurus Pusat Aspikom, Pengurus Wilayah ISKI Jawa Barat, Ikatan Jurnalis Indonesia (Ikaji), serta Lembaga Uji Kompetensi Wartawan (LUKW) UMJ. (red/ich)

Berita Terpopular

Scroll to Top