JAKARTA | Dunia News Bali – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR RI terbuka menerima aspirasi masyarakat yang hendak disampaikan melalui aksi unjuk rasa maupun audiensi. Pernyataan itu disampaikan menjelang rencana demonstrasi sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa di depan Gedung DPR/MPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (27/8/2026).
Puan sekaligus mengimbau peserta aksi agar menyampaikan aspirasi secara tertib dan tidak melakukan tindakan yang dapat memicu kericuhan.
“Jadi partisipasi dari masyarakat jika ingin menyatakan masukannya, kemudian menyatakan aspirasinya, tentu saja akan kami terima di gedung DPR,” kata Puan usai menghadiri peluncuran buku Olly Dondokambey di Bentara Budaya Jakarta, Rabu (26/8/2026).
Sejumlah kelompok masyarakat dan mahasiswa diketahui akan menggelar aksi di kawasan Gedung DPR/MPR RI pada Kamis. Sedikitnya terdapat empat kelompok yang dijadwalkan menyampaikan aspirasi dengan tuntutan masing-masing.
Menanggapi rencana tersebut, Puan meminta seluruh peserta aksi mengedepankan ketertiban selama menyampaikan pendapat.
“Jangan sampai (ada kericuhan), lebih baik kita menjaga ketertiban, kita menjaga semuanya berjalan dengan baik, jangan sampai ada hal-hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.
Mengenai keinginan sejumlah perwakilan demonstran untuk bertemu pimpinan DPR, Puan memastikan pihaknya tidak menutup pintu dialog. Menurutnya, pimpinan DPR bersama pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) dan komisi secara bergantian menerima masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi.
“Hari-hari ini kami pimpinan DPR, kemudian pimpinan AKD, pimpinan Komisi, bergantian untuk bisa bertemu dengan masyarakat yang memang ingin melakukan audiensi dengan kami,” jelas Puan.
“Dan secara bergantian kami menemui masyarakat yang ingin bertemu,” sambung perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR RI tersebut.
Karena itu, Puan membuka kemungkinan pimpinan DPR menemui massa aksi yang datang ke Gedung DPR untuk menyampaikan tuntutan.
“Ya pimpinan DPR bisa saja (menemui peserta aksi demo), hari ini pun pimpinan DPR juga bertemu dengan perwakilan-perwakilan dari masyarakat yang ingin bertemu,” ungkapnya.
Puan mencontohkan, pada Rabu (26/8/2026), Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dan Saan Mustopa menggelar audiensi dengan perwakilan guru honorer yang tergabung dalam Forum Advokasi Guru Non-ASN Sekolah Negeri (FAGRI).
Pada hari yang sama, pimpinan DPR RI bersama Komisi VI DPR RI juga menerima audiensi karyawan PT Pos Indonesia. Pertemuan tersebut dilakukan untuk mendorong kepastian pembayaran gaji yang mengalami keterlambatan. Persoalan itu disebut menyangkut sekitar 31 ribu karyawan dan 28 ribu pensiunan Pos Indonesia.
Selain itu, pimpinan DPR bersama perwakilan AKD juga terus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan masukan terkait RUU Perampasan Aset. Salah satunya melalui audiensi dengan perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati pada Senin (24/8/2026).
“Sampai saat ini kan Komisi III masih menerima masukan-masukan dan semuanya itu tentu saja akan kami lakukan sesuai dengan mekanisme-nya,” pungkas Puan. (red)
