DPRD Badung Mulai Bahas Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025, Anom Gumanti: Evaluasi Dilakukan Secara Menyeluruh

Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, S.H

BADUNG | Dunia News Bali – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Paripurna Masa Persidangan Ketiga Tahun Sidang 2025–2026 di Ruang Sidang Utama Gosana, Kantor Sekretariat DPRD Kabupaten Badung, Senin (6/7/2026). Agenda rapat paripurna tersebut adalah penyampaian penjelasan Bupati Badung terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, S.H., didampingi Wakil Ketua I DPRD Badung A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, S.H., Wakil Ketua II I Made Wijaya, S.E., serta Wakil Ketua III Drs. I Made Sunarta, M.M., M.Si. Seluruh anggota DPRD Kabupaten Badung turut menghadiri rapat tersebut.

Dari unsur Pemerintah Kabupaten Badung hadir Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta, S.H., Sekretaris Daerah Ida Bagus Surya Suamba, para pimpinan perangkat daerah, serta tamu undangan lainnya.

Usai rapat, Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti menjelaskan bahwa penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD merupakan amanat peraturan perundang-undangan yang wajib dilaksanakan oleh kepala daerah setelah laporan keuangan pemerintah daerah selesai diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Baca juga:  Setahun owrite.id, Sayid Iskandarsyah Tegaskan Komitmen Membangun Pers Modern di Indonesia

“Hari ini Bupati Badung telah menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Ini merupakan amanat undang-undang yang harus dipenuhi setelah laporan keuangan pemerintah daerah selesai diaudit oleh BPK,” ujarnya.

Menurut Anom Gumanti, setelah menerima penjelasan tersebut, DPRD memiliki kewajiban konstitusional untuk melakukan pembahasan secara komprehensif terhadap laporan pertanggungjawaban sebelum nantinya memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah.

Ia menegaskan, pembahasan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

“Setelah laporan pertanggungjawaban kami terima, DPRD wajib melakukan pembahasan secara menyeluruh. Dari hasil pembahasan itu nantinya akan lahir rekomendasi yang menjadi bahan perbaikan bagi Pemerintah Kabupaten Badung dalam menyusun APBD tahun berikutnya,” tegasnya.

Dalam proses pembahasan, DPRD akan mencermati berbagai aspek penting pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Evaluasi mencakup tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, efektivitas pelaksanaan program, efisiensi penggunaan anggaran, hingga manfaat nyata yang dirasakan masyarakat Kabupaten Badung.

Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan APBD tidak semata-mata diukur dari tingginya tingkat penyerapan anggaran, melainkan juga dari sejauh mana program pembangunan mampu memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Baca juga:  Dua Jenis Kunang-kunang Ditemukan, Konservasi Kebun Raya Bali Berjalan Efektif

“Kami akan melakukan evaluasi secara objektif, apakah pelaksanaan APBD Tahun 2025 sudah tepat sasaran, sesuai aturan hukum, efisien, dan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat. Apabila ditemukan hal-hal yang perlu diperbaiki, tentu akan kami tuangkan dalam bentuk rekomendasi kepada pemerintah daerah,” katanya.

Terkait besarnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2025, Anom Gumanti menegaskan DPRD tidak akan terburu-buru menarik kesimpulan sebelum dilakukan pembahasan secara mendalam.

Menurutnya, besarnya SiLPA dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari efisiensi pelaksanaan kegiatan, penghematan hasil proses pengadaan barang dan jasa melalui mekanisme tender, hingga faktor-faktor lain yang masih memerlukan kajian lebih lanjut.

Berita Terpopular

Scroll to Top