GIANYAR | Dunia News Bali – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menerima Lencana Padma Dharma Sandhi saat bertandang ke Puri Ageng Blahbatuh, Gianyar, Bali, Minggu (30/8/2026).
Penghargaan tersebut dimaknai sebagai simbol untuk merajut hubungan, membangun kesepahaman, serta mempertemukan perbedaan dalam upaya mencari jalan kebenaran dan kepentingan bersama.
Sebelum prosesi penyerahan lencana, para penglingsir Puri-Puri Se-Jebag Bali berkumpul di hadapan Topeng Gajah Mada. Mereka mengikuti persembahyangan untuk mengenang para leluhur, sebelum kemudian membicarakan berbagai persoalan Indonesia dan masa depan Bali.
Dalam pertemuan tersebut, politik dipandang tidak semestinya berhenti pada pertarungan kepentingan. Politik juga harus mampu menjadi ruang untuk mempertemukan perbedaan sekaligus mencari solusi atas persoalan yang dihadapi masyarakat.
Pandangan itu disampaikan di tengah kondisi perekonomian nasional yang masih mencatat pertumbuhan. Pada triwulan II 2026, ekonomi Indonesia tumbuh 5,29 persen, sementara pertumbuhan semester pertama 2026 mencapai 5,45 persen.
Namun, pertumbuhan ekonomi tersebut masih menyisakan sejumlah pekerjaan rumah, mulai dari pemerataan kesejahteraan, penciptaan lapangan kerja berkualitas, kemiskinan, hingga penguatan kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi.
Sebanyak 13 penglingsir Puri Se-Jebag Bali yang hadir melihat kekuatan politik semestinya dapat digunakan untuk menjembatani kepentingan masyarakat, termasuk dalam memperjuangkan persoalan pembangunan Bali.
Salah satu alasan Hasto menerima Padma Dharma Sandhi adalah posisi strategisnya di dunia politik nasional. Selain menjabat Sekjen PDI Perjuangan, Hasto berada di jajaran pimpinan partai yang pada Pemilu Legislatif 2024 memperoleh suara nasional terbanyak sekaligus meraih kursi DPR terbanyak dengan 110 kursi.
Posisi tersebut dinilai memberikan ruang politik yang cukup besar bagi Hasto untuk ikut mendorong penyelesaian berbagai persoalan bangsa melalui jalur politik dan legislatif.
Penglingsir Puri Agung Singaraja atau Puri Gde Buleleng, Anak Agung Ngurah Ugrasena (Ugroseno), yang mewakili para penglingsir lainnya, berharap kekuatan politik tersebut tidak hanya diarahkan untuk kepentingan partai, tetapi juga dapat menjadi jembatan bagi kepentingan masyarakat di daerah, termasuk Bali.
Menurut Ugroseno, salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah ketimpangan konsentrasi pembangunan pariwisata Bali.
“Bali terlalu lama tumbuh dengan konsentrasi pembangunan di bagian selatan. Bandara, hotel, pusat hiburan, investasi dan sebagian besar aktivitas wisata internasional bertumpuk di Badung dan Denpasar,” ujarnya.
Kondisi tersebut dinilai menyebabkan konsentrasi wisatawan dan aktivitas ekonomi pariwisata menumpuk pada ruang yang relatif terbatas.
Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai sendiri telah melayani pergerakan penumpang dalam jumlah sangat besar. Pada 2024, jumlah penumpang tercatat berada di kisaran 24 juta orang.
Besarnya pergerakan wisatawan sekaligus menunjukkan kekuatan Bali sebagai destinasi pariwisata internasional. Namun di sisi lain, kondisi itu juga menjadi gambaran mengenai tekanan terhadap daya dukung kawasan.
Dalam konteks pariwisata, kondisi ketika jumlah atau konsentrasi wisatawan telah memberikan tekanan terhadap kemampuan suatu destinasi untuk menampungnya secara berkelanjutan dikenal dengan istilah overtourism.
Karena itu, Ugroseno menilai pola pembangunan Bali perlu diubah. Pertumbuhan ekonomi dan pariwisata tidak seharusnya terus terkonsentrasi di Bali Selatan, tetapi perlu diperluas ke wilayah utara, timur dan barat.
Dalam konteks tersebut, rencana pembangunan Bandara Internasional Bali Utara di kawasan perairan Kubutambahan, Buleleng, kembali menjadi bagian penting dalam pembahasan.
Bagi para penglingsir, bandara tersebut tidak semata-mata dipandang sebagai proyek transportasi. Infrastruktur itu diharapkan dapat menjadi instrumen untuk membuka pusat pertumbuhan baru sekaligus membagi beban pembangunan Bali.
Aspirasi tersebut kemudian berkembang menjadi harapan agar Bali Utara dapat menjadi salah satu episentrum pertumbuhan ekonomi baru di Pulau Dewata.
“Kami tidak sedang berbicara tentang kepentingan satu wilayah. Kami berbicara tentang masa depan Bali. Kalau pembangunan terus terkonsentrasi di selatan, tekanan terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi akan semakin besar,” kata Sekretaris Majelis Paiketan Puri-Puri Se-Jebag Bali.
Hasto: Padma Dharma Sandhi Adalah Amanah
Hasto mengatakan penghargaan tersebut tidak hanya dipandang sebagai kehormatan pribadi, tetapi juga sebagai amanah untuk membangun hubungan dan kesepahaman di tengah perbedaan.
“Saya menerima penghargaan ini bukan hanya sebagai kehormatan pribadi, tetapi sebagai amanah. Padma Dharma Sandhi mengandung pesan untuk merajut hubungan dan membangun kesepahaman di tengah perbedaan. Ini sangat relevan dengan kehidupan kebangsaan kita,” ungkap Hasto.
Ia menegaskan demokrasi tidak semestinya hanya menghasilkan perbedaan pilihan politik. Lebih dari itu, demokrasi harus mampu menghadirkan kemampuan untuk menemukan titik temu dan menyelesaikan persoalan masyarakat.
“Perbedaan adalah bagian dari demokrasi. Tetapi setelah perbedaan itu ada, kita harus mencari titik temu. Politik harus menjadi jalan untuk menyelesaikan persoalan rakyat, bukan menambah persoalan.”
Hasto juga menyatakan akan membawa aspirasi para penglingsir melalui jalur politik yang dimilikinya, terutama terkait pemerataan pembangunan dan pengurangan beban kawasan Bali Selatan.
“Kalau para penglingsir menyampaikan kebutuhan Bali untuk pemerataan pembangunan, untuk mengurangi beban Bali Selatan dan membuka pusat pertumbuhan baru di Bali Utara, aspirasi itu harus kita dengarkan. Saya akan memperjuangkannya melalui jalur politik yang saya miliki,” katanya.
Hasto sekaligus meminta Pemerintah Provinsi Bali memperhatikan aspirasi para penglingsir.
“Saya berharap Pemerintah Daerah Bali memperhatikan dan mendukung aspirasi para Raja Bali. Mereka menyampaikan apa yang mereka lihat dan rasakan dari masyarakat. Karena itu, pemerintah harus mendengar dan mencari jalan terbaik.”
Dalam kesempatan tersebut, Hasto turut menyinggung persoalan sampah, kemacetan dan pembangunan infrastruktur yang menurutnya harus tetap berlandaskan konsep Tri Hita Karana.
Ia juga menyinggung lagu lama “Kembalikan Baliku” sebagai refleksi terhadap perubahan Bali, termasuk kekhawatiran terhadap komersialisasi yang dinilai dapat menggeser kehidupan spiritual masyarakat Bali.
Hasto menyebut pembangunan Bali perlu berpedoman pada Haluan Pembangunan Bali Masa Depan 100 Tahun Bali Era Baru (2025–2125), yang secara resmi dimulai pada 22 Desember 2025.
Nyoman Tirtawan Dorong Gagasan Bandara Induk Pariwisata Nusantara
Sementara itu, tokoh Bali Nyoman Tirtawan melihat persoalan tersebut dari perspektif yang lebih luas. Menurutnya, Indonesia membutuhkan penguatan infrastruktur penerbangan untuk meningkatkan akses wisatawan menuju berbagai destinasi di Tanah Air.
Ia menilai Indonesia membutuhkan bandara internasional dengan kapasitas besar yang dapat berfungsi sebagai simpul utama perjalanan wisatawan sebelum mereka diteruskan menuju berbagai destinasi lainnya.
“Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia mencapai sekitar 15,39 juta kunjungan, sedangkan jumlah penduduk Indonesia berada di kisaran 287,2 juta jiwa,” ujarnya.
Tirtawan kemudian membandingkan jumlah kunjungan wisatawan dengan sejumlah negara yang memiliki populasi lebih kecil tetapi mampu menarik wisatawan dalam jumlah besar.
Menurut dia, besarnya potensi pasar pariwisata Indonesia belum sepenuhnya tercermin dari jumlah kunjungan wisatawan mancanegara.
“Wisatawan membawa uang ke daerah wisata. Bila ingin uang masuk banyak, tingkatkanlah pariwisata,” ungkapnya.
Dari perspektif tersebut, Tirtawan mengusulkan gagasan Bandara Induk Pariwisata Nusantara.
Konsep tersebut menempatkan satu bandara besar sebagai simpul utama kedatangan wisatawan internasional yang kemudian terhubung dengan jaringan penerbangan menuju berbagai destinasi wisata di Indonesia.
“Bandara Induk Pariwisata Nusantara, di mana kapal-kapal besar yang mendarat di Bandara Induk nantinya bisa dipecah menjadi penerbangan-penerbangan ke destinasi lainnya seperti Sulawesi, NTB, NTT dan lain sebagainya,” tutup Nyoman Tirtawan.
Gagasan tersebut, menurutnya, diharapkan tidak hanya memperkuat konektivitas udara, tetapi juga membuka pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru serta mendorong pemerataan manfaat pariwisata ke berbagai wilayah Indonesia. (red/riza)
Dari Bali Utara untuk Nusantara.
