BADUNG | Dunia News Bali – Gubernur Bali Wayan Koster bersama Wakil Gubernur Bali I Nyoman Giri Prasta mendampingi Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Megawati Soekarnoputri, meninjau kondisi abrasi di Pantai Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Minggu (11/10/2026) siang.
Peninjauan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga riset, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam mencari solusi berkelanjutan terhadap persoalan abrasi yang mengancam kawasan pesisir Bali.
Dalam kesempatan itu, Megawati menekankan bahwa penanganan abrasi harus dilakukan secara terpadu dengan mempertimbangkan karakteristik Indonesia sebagai negara kepulauan. Menurutnya, pendekatan yang digunakan tidak bisa disamakan dengan penanganan wilayah daratan kontinental.
“Orang-orang pintar di lembaga, kementerian, harus memahami bahwa Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Jadi jangan berpikir seperti menangani benua atau daratan kontinental,” tegas Megawati.
Ia juga mengingatkan pentingnya menghilangkan ego sektoral dalam merumuskan kebijakan penanganan abrasi. Kolaborasi lintas sektor yang didukung ilmu pengetahuan dan riset dinilai menjadi kunci untuk menghasilkan solusi yang efektif.
“Jadi kerjanya jangan sepotong-sepotong,” ujarnya.
Selain mengedepankan pendekatan ilmiah, Megawati mendorong agar penanganan persoalan lingkungan di Bali turut memperhatikan kearifan lokal, termasuk filosofi Tri Hita Karana. Nilai tersebut menekankan keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan alam.
Menurutnya, prinsip tersebut relevan diterapkan dalam menjaga kelestarian lingkungan serta mendukung keberlanjutan kawasan pesisir Bali.
Megawati juga menyoroti dampak perubahan iklim, terutama pemanasan global dan pencairan es di wilayah kutub, yang berpotensi meningkatkan ancaman terhadap negara-negara kepulauan. Karena itu, penguatan riset, inovasi teknologi, dan kolaborasi berbagai pihak diperlukan untuk menghadirkan langkah penanganan yang konkret.
“Ingat, ancaman dari global warming, pencairan es di kutub kian terasa bagi negara kepulauan seperti Indonesia. Bertahun-tahun lalu sudah dibahas dan kita sebagai penerus harus mampu mencari solusi terbaik,” katanya.
Abrasi Pantai Kuta menjadi perhatian karena dampaknya tidak hanya terhadap kondisi fisik pantai, tetapi juga terhadap fasilitas publik, aktivitas pariwisata, dan perekonomian masyarakat setempat.
Pada 2026, kondisi abrasi di kawasan tersebut dilaporkan semakin mengkhawatirkan akibat pengaruh cuaca ekstrem dan kuatnya gelombang laut. Kemunduran garis pantai diperkirakan mencapai 1,9 meter per tahun, sehingga area berpasir yang dimanfaatkan wisatawan semakin menyempit.
Gelombang laut juga dilaporkan menyebabkan kerusakan pada sejumlah fasilitas, di antaranya jalur pejalan kaki, tembok pembatas, serta area yang digunakan pedagang untuk menjalankan aktivitas usaha.
Kondisi ini membutuhkan penanganan berkelanjutan, mengingat Pantai Kuta merupakan salah satu ikon pariwisata Bali yang memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah dan masyarakat.
Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum Bidang Hubungan Antarlembaga, Triono Junoasmono, menyampaikan bahwa pemerintah terus mengupayakan penanganan abrasi melalui pembangunan infrastruktur pengaman pantai.
Salah satu upaya yang dilakukan ialah pembangunan pemecah gelombang atau breakwater di bagian selatan Pantai Kuta oleh Balai Wilayah Sungai bersama pemerintah daerah. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat meredam energi gelombang laut sekaligus mengurangi dampak abrasi terhadap kawasan pesisir.
“Pantai di Bali adalah aset strategis, bukan sekadar untuk wisata, tetapi juga menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat,” ujar Triono.
Triono mengungkapkan, sekitar 30 persen dari total garis pantai Bali yang panjangnya lebih dari 1.300 kilometer telah terdampak abrasi. Pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah untuk menangani sekitar 85 kilometer garis pantai.
Ia berharap kunjungan Megawati bersama jajaran pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan terkait dapat memperkuat koordinasi serta mendorong percepatan penanganan abrasi di Bali.
“Dari 30 persen dari 1.300 kilometer lebih garis pantai di Bali yang terkena abrasi, kami masih menyisakan PR sepanjang 85 kilometer untuk ditangani. Mudah-mudahan dengan kunjungan Ibu Ketua Dewan Pengarah BRIN dan pihak terkait lainnya bisa segera diselesaikan,” katanya.
Peninjauan di Pantai Kuta tersebut turut dihadiri Wakil Kepala BRIN Prof. Amarulla Octavian, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa, serta Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta. (dnb13)