DENPASAR | Dunia News Bali – Pengusaha senior sekaligus pemerhati pembangunan Bali, Dr. Ir. Gede Ngurah Wididana, M.Agr., yang dikenal dengan sapaan Pak Oles, melontarkan kritik keras terhadap penanganan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) di Bali. Ia menilai ketidaksesuaian antara pernyataan dan realisasi penanganan pasokan telah memperburuk keresahan masyarakat, sekaligus berdampak terhadap aktivitas ekonomi daerah.
Menurut Pak Oles, gejala kelangkaan BBM sebenarnya sudah terlihat sejak sepekan terakhir. Antrean kendaraan yang terus memanjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) semestinya menjadi peringatan dini bagi pihak terkait untuk segera melakukan langkah antisipasi.
Namun, persoalan tersebut justru berkembang menjadi krisis yang mengganggu mobilitas masyarakat. Situasi ini juga menjadi sorotan luas setelah berbagai rekaman antrean panjang beredar di media sosial.
Pak Oles menyayangkan respons pemangku kebijakan yang dinilainya belum cukup cepat dalam menangani persoalan mendasar tersebut. Ia mengingatkan bahwa pejabat publik memiliki tanggung jawab untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sebagaimana mestinya.
“Tolonglah yang merasa dirinya pejabat, yang sudah digaji untuk mengatur jalannya negara dan kehidupan masyarakat banyak—mereka sudah bekerja mati-matian dan membayar pajak untuk gaji Anda. Ternyata Anda masih pura-pura bingung, padahal itu tanggung jawab Anda. Sementara rakyat menangis mengais rejeki untuk menggaji Anda,” tegas Pak Oles.
Ia menilai kelangkaan BBM tidak bisa dianggap sekadar gangguan teknis dalam proses distribusi. Sebagai daerah yang sangat bergantung pada transportasi dan sektor pariwisata, Bali berpotensi mengalami dampak berantai ketika pasokan energi terganggu.
Antrean panjang tidak hanya menyita waktu masyarakat, tetapi juga dapat menghambat aktivitas pekerja, meningkatkan biaya operasional pelaku usaha, serta mengganggu kelancaran kegiatan ekonomi yang bergantung pada transportasi.
Pak Oles turut menyoroti penjelasan Pertamina mengenai keterlambatan pasokan BBM yang dikaitkan dengan kendala teknis penjangkaran kapal tanker di dermaga.
Baginya, penjelasan tersebut belum cukup untuk menjawab persoalan yang dirasakan masyarakat, terutama ketika antrean kendaraan terus terjadi di berbagai SPBU. Permohonan maaf dari jajaran pimpinan Pertamina, menurutnya, harus disertai langkah nyata untuk memastikan distribusi kembali normal sesuai dengan target yang telah disampaikan.
Ia mengingatkan, ketidaksesuaian antara janji dan kenyataan hanya akan memperbesar ketidakpercayaan publik terhadap pihak yang bertanggung jawab menangani pasokan BBM.
“Masalah BBM langka di Bali minggu ini, yang dampaknya sangat serius bagi perekonomian dan kehidupan masyarakat Bali, diselesaikan dengan minta maaf oleh Dirut Pertamina karena alasan jangkar kapal. Saat janji dan kenyataan tidak sinkron, itulah yang disebut lip service, atau istilah Balinya bungut gebuh. Artinya hanya sekadar berkoar tanpa bukti nyata,” ujarnya.
Pak Oles menegaskan, pemerintah dan Pertamina perlu memberikan penjelasan secara terbuka mengenai penyebab gangguan pasokan BBM di Bali. Keterbukaan informasi dinilai penting agar masyarakat mendapatkan kepastian mengenai kondisi yang sebenarnya, termasuk langkah pemulihan yang sedang dan akan dilakukan.
Menurutnya, informasi yang jelas harus berjalan beriringan dengan tindakan konkret. Masyarakat membutuhkan kepastian pasokan, bukan hanya penjelasan yang belum diikuti hasil nyata di lapangan.
Lebih lanjut, Pak Oles mendesak pemerintah bersama Pertamina segera mempercepat pemulihan distribusi BBM di seluruh wilayah terdampak. Ia juga meminta evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi dan mekanisme antisipasi agar gangguan serupa tidak kembali terulang.
Ia menilai krisis pasokan energi harus menjadi momentum untuk membenahi tata kelola dan memastikan setiap pihak menjalankan tanggung jawabnya secara profesional. Terlebih, dampak kelangkaan BBM tidak hanya dirasakan oleh pengendara, tetapi juga masyarakat yang menggantungkan penghasilan sehari-hari pada kelancaran transportasi.
Menurut Pak Oles, keberhasilan penanganan krisis tidak cukup diukur dari pernyataan resmi atau permohonan maaf pejabat. Ukurannya adalah sejauh mana masyarakat kembali memperoleh BBM dengan mudah dan aktivitas perekonomian dapat berjalan normal.
Ia pun menyampaikan kritik tegas terhadap pejabat yang dinilai tidak mampu menjalankan amanah dan tanggung jawab pelayanan publik. Menurutnya, pejabat yang merasa tidak sanggup melaksanakan tugasnya seharusnya memiliki keberanian untuk mengundurkan diri.
Pak Oles berharap pemerintah dan Pertamina segera menyelesaikan persoalan kelangkaan BBM melalui langkah yang cepat, transparan, dan tepat sasaran. Pemulihan pasokan dinilai mendesak agar antrean panjang tidak terus membebani masyarakat serta citra dan aktivitas pariwisata Bali tidak semakin terdampak. (dnb13)