DENPASAR | Dunia News Bali – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum untuk mengevaluasi arah pembangunan pariwisata nasional. Di tengah besarnya potensi sektor ini dalam menggerakkan perekonomian, pengembangan pariwisata dinilai perlu mengedepankan keberlanjutan, pemerataan kesejahteraan, perlindungan lingkungan, serta pelestarian budaya.
Gagasan tersebut mengemuka dalam diskusi publik bertajuk “Refleksi 2 Tahun Asta Cita: Menggali Visi Pariwisata Berkelanjutan dan Berbasis Budaya” di Kayman Resto, Denpasar, Bali, Minggu (25/10/2026).
Diskusi ini menghadirkan aktivis pemuda Hindu Bali, I Kadek Nova Semadi, serta Direktur Lembaga Kajian dan Studi Kebijakan Publik (Lanskap) Bali, I Wayan Agus Pebriana. Jalannya diskusi dipandu oleh Gusti Ngurah Arya Pratama Putra sebagai moderator.
Para narasumber menekankan bahwa pembangunan pariwisata ke depan perlu diarahkan pada pertumbuhan yang berkualitas, merata, dan mampu bertahan dalam jangka panjang. Dengan demikian, keberhasilan sektor pariwisata tidak hanya tercermin dari peningkatan jumlah kunjungan, tetapi juga dari manfaat ekonomi yang diterima masyarakat serta terjaganya lingkungan dan warisan budaya.
Tinggalkan Ketergantungan pada Jumlah Kunjungan
Salah satu isu penting yang dibahas adalah perlunya mengubah orientasi pengembangan pariwisata dari mass tourism atau pariwisata massal menuju quality tourism, yakni pariwisata yang mengutamakan kualitas pengalaman dan manfaat yang dihasilkan.
Indikator keberhasilan pariwisata dinilai perlu mencakup durasi tinggal wisatawan, penghargaan terhadap budaya lokal, belanja produk dalam negeri, serta besarnya kontribusi terhadap perekonomian masyarakat di sekitar destinasi.
Direktur Lanskap Bali, I Wayan Agus Pebriana, menegaskan bahwa pertumbuhan pariwisata perlu dinilai berdasarkan dampak nyata yang dihasilkan, bukan semata-mata dari banyaknya wisatawan yang datang.
“Pertumbuhan pariwisata nasional tidak bisa lagi diukur dari berapa banyak orang datang, tapi dari seberapa lama mereka tinggal, seberapa dalam mereka menghargai budaya, dan seberapa besar manfaatnya kembali ke masyarakat lokal. Bali lestari adalah kunci, tapi Indonesia tidak boleh hanya Bali saja,” ujarnya.
Menurutnya, pengembangan pariwisata berkualitas harus didukung pelayanan yang baik, keamanan, kemudahan akses, serta penghormatan terhadap nilai dan budaya masyarakat setempat. Pada saat bersamaan, daya dukung lingkungan perlu menjadi pertimbangan agar pertumbuhan industri pariwisata tidak mengorbankan keberlanjutan wilayah.
Sementara itu, I Kadek Nova Semadi menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara harga akomodasi dan mutu pelayanan yang diterima wisatawan. Kepatuhan pengunjung terhadap peraturan dan norma setempat juga menjadi aspek penting dalam menciptakan pariwisata yang tertib, nyaman, dan berkelanjutan.
Pemerataan Pariwisata hingga ke Daerah
Selain kualitas, pemerataan manfaat ekonomi menjadi tantangan yang perlu mendapat perhatian. Aktivitas pariwisata di Bali masih banyak terkonsentrasi di kawasan selatan, sedangkan daerah lain, seperti Buleleng, Karangasem, dan Bangli, memiliki potensi yang dapat dikembangkan lebih luas.
Nova berpandangan, setiap daerah perlu membangun daya tarik pariwisata berdasarkan karakter dan keunggulan masing-masing. Pengembangan wisata spiritual, perkebunan, budaya, hingga edukasi dapat menjadi pilihan untuk membuka peluang ekonomi baru tanpa harus mengikuti pola pembangunan destinasi lain.
Desa wisata juga memiliki prospek besar karena menawarkan kekayaan alam, tradisi, seni, serta kehidupan masyarakat yang memiliki karakter tersendiri. Namun, pengembangannya membutuhkan dukungan infrastruktur, aksesibilitas, promosi yang efektif, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta keterlibatan aktif masyarakat dalam pengelolaan destinasi.
Pemerataan manfaat pariwisata juga perlu ditopang penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta pelaku usaha lokal. Keterlibatan mereka dalam rantai ekonomi pariwisata, mulai dari penyediaan produk lokal hingga jasa dan pengalaman wisata, menjadi penting agar pertumbuhan sektor ini tidak hanya menguntungkan pelaku usaha besar.
Dengan dukungan tersebut, masyarakat di berbagai daerah diharapkan memiliki kesempatan lebih luas untuk mengambil peran sekaligus memperoleh manfaat ekonomi dari pengembangan pariwisata.
Kelestarian Alam dan Budaya Harus Menjadi Prioritas
Persoalan lingkungan turut menjadi perhatian dalam diskusi. Alih fungsi lahan, pelanggaran tata ruang, persoalan sampah, hingga tekanan terhadap kawasan pesisir dipandang sebagai tantangan yang perlu ditangani secara konsisten.
Pengembangan investasi pariwisata harus berjalan beriringan dengan pengawasan pembangunan dan penegakan aturan. Tanpa pengendalian yang memadai, pertumbuhan ekonomi berisiko menimbulkan persoalan lingkungan yang dapat mengancam keberlanjutan destinasi itu sendiri.
Di Bali, pelestarian budaya juga tidak dapat dipisahkan dari arah pembangunan pariwisata. Tradisi, seni, adat istiadat, serta kehidupan spiritual masyarakat merupakan bagian penting dari identitas daerah sekaligus daya tarik yang membedakannya dari destinasi lain.
Dalam konteks tersebut, nilai Tri Hita Karana dapat menjadi landasan untuk membangun pariwisata yang lebih harmonis. Filosofi ini mengajarkan keseimbangan hubungan manusia dengan Tuhan, sesama manusia, dan lingkungan.
Penerapan nilai tersebut diharapkan dapat memperkuat kesadaran bahwa pariwisata bukan hanya kegiatan ekonomi, melainkan juga aktivitas yang harus menghormati kehidupan sosial, alam, dan kebudayaan masyarakat setempat.
Tempat suci dan tradisi sakral pun perlu memperoleh perlindungan agar nilai spiritualnya tidak tergerus oleh kepentingan komersial. Karena itu, pengembangan pariwisata berbasis budaya harus tetap memperhatikan aturan adat serta batas-batas kesakralan yang dijunjung oleh masyarakat.
Kolaborasi Menentukan Arah Masa Depan Pariwisata
Refleksi dua tahun Asta Cita menjadi kesempatan untuk memperkuat sinergi berbagai pihak dalam menentukan arah pembangunan pariwisata Indonesia. Pemerintah pusat dan daerah, desa adat, pelaku usaha, komunitas budaya, perguruan tinggi, serta masyarakat perlu mengambil peran sesuai kapasitas masing-masing.
Kolaborasi tersebut diharapkan mampu menciptakan ekosistem pariwisata yang tidak hanya membuka lapangan kerja dan memperluas kesempatan usaha, tetapi juga memperkuat ekonomi lokal serta melindungi lingkungan dan kebudayaan.
Pengembangan destinasi ke depan membutuhkan kebijakan yang menempatkan kualitas sebagai prioritas, memperluas distribusi manfaat ekonomi, dan memastikan sumber daya alam maupun budaya tetap terjaga.
Melalui pendekatan tersebut, pariwisata diharapkan tidak berhenti pada pencapaian angka kunjungan dan pertumbuhan ekonomi jangka pendek. Lebih dari itu, sektor ini perlu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus menjaga warisan alam dan budaya agar tetap lestari bagi generasi mendatang. (dnb13)