Oleh: Prof. Dr. Ida Bagus Raka Suardana, S.E., M.M.
Guru Besar FEB Undiknas Denpasar dan WKU Kadin Bali 2025–2030
Situasi politik Indonesia belakangan ini semakin menyita perhatian publik. Penangkapan sejumlah perwira tinggi kepolisian terkait dugaan penyadapan terhadap Presiden dan sejumlah tokoh nasional menjadi peristiwa yang mengejutkan. Persoalan ini bukan sekadar dinamika internal institusi penegak hukum, melainkan juga menyangkut kepercayaan publik, kepastian hukum, stabilitas pemerintahan, dan kredibilitas institusi negara. Di tengah situasi tersebut, muncul pertanyaan mendasar: bagaimana dampaknya terhadap perekonomian kita?
Dalam perspektif ekonomi, stabilitas politik merupakan salah satu prasyarat penting bagi pertumbuhan ekonomi. Investor, baik domestik maupun asing, membutuhkan kepastian hukum, konsistensi kebijakan, serta stabilitas kelembagaan sebelum mengambil keputusan investasi. Ketika situasi politik dipenuhi ketidakpastian, risiko investasi meningkat. Akibatnya, investor cenderung mengambil sikap menunggu, mengurangi eksposur, atau memindahkan sebagian dananya ke instrumen yang dianggap lebih aman.
Tekanan tersebut mulai terlihat di pasar keuangan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami koreksi cukup tajam. Hingga akhir Oktober 2026, IHSG terkoreksi sekitar 16,7 persen secara bulanan. Kondisi ini dipengaruhi sentimen negatif pasar, arus keluar modal asing, serta persoalan transparansi pasar modal yang menjadi perhatian investor internasional. Sementara itu, nilai tukar rupiah juga menghadapi tekanan dan pada 2 November 2026 tercatat sekitar Rp18.145 per dolar AS. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasar keuangan Indonesia tengah menghadapi kombinasi tekanan eksternal dan domestik.
Dari sisi fundamental, sebenarnya perekonomian Indonesia belum kehilangan momentum pertumbuhannya. Pada triwulan II 2026, ekonomi tumbuh 5,29 persen secara tahunan, sedangkan pertumbuhan semester I mencapai 5,45 persen. Pemerintah dan otoritas keuangan juga memperkirakan pertumbuhan sepanjang 2026 tetap berada di atas 5,4 persen. Namun, pertumbuhan tersebut harus dijaga agar tidak sekadar menjadi angka statistik, melainkan benar-benar dirasakan masyarakat melalui peningkatan kesempatan kerja, pendapatan, dan daya beli.
Di sisi harga, inflasi Oktober 2026 tercatat 3,23 persen secara tahunan, sedikit menurun dibandingkan September yang mencapai 3,28 persen. Angka ini masih berada dalam sasaran inflasi nasional. Akan tetapi, inflasi pangan bergejolak mencapai 5,81 persen. Kenaikan harga pangan menjadi perhatian karena dampaknya langsung dirasakan rumah tangga, terutama masyarakat berpendapatan menengah ke bawah.
Jika rupiah terus melemah, biaya impor bahan baku, energi, dan sejumlah kebutuhan produksi juga berpotensi meningkat. Kondisi tersebut dapat memberikan tekanan tambahan terhadap harga barang dan jasa di dalam negeri.
Bagi daerah seperti Bali, perkembangan ini perlu dicermati secara serius. Ketergantungan terhadap sektor pariwisata, perdagangan, dan konsumsi rumah tangga membuat stabilitas ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kepercayaan pasar, mobilitas wisatawan, harga kebutuhan pokok, serta kelancaran investasi.
Pelemahan rupiah memang berpotensi meningkatkan daya saing destinasi wisata bagi wisatawan asing. Namun, di sisi lain, kondisi tersebut juga dapat meningkatkan biaya barang impor dan operasional usaha. Artinya, terdapat peluang sekaligus tantangan yang harus diantisipasi oleh pelaku usaha dan pemerintah daerah.
Persoalan terbesar saat ini bukan semata-mata gejolak politik atau pelemahan indikator pasar keuangan, melainkan bagaimana memastikan agar keduanya tidak berkembang menjadi krisis kepercayaan yang berkepanjangan.
Pemerintah harus menunjukkan ketegasan, transparansi, dan konsistensi dalam penegakan hukum. Bank Indonesia perlu terus menjaga stabilitas rupiah, sementara pemerintah harus memperkuat pengendalian inflasi, menjaga daya beli masyarakat, serta memastikan iklim investasi tetap kondusif.
Pada akhirnya, kita tidak boleh larut dalam kegaduhan politik hingga melupakan agenda ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kritik dan pengawasan terhadap pemerintah tetap diperlukan, tetapi stabilitas nasional juga harus dijaga bersama.
Kita boleh galau melihat gonjang-ganjing politik, tetapi jangan sampai kehilangan optimisme terhadap masa depan ekonomi Indonesia. Dengan kepemimpinan yang kredibel, kebijakan yang konsisten, dan sinergi seluruh elemen bangsa, saya tetap optimistis bahwa ekonomi kita mampu bertahan, bangkit, dan tumbuh lebih kuat. (***)